BERITABETA.COM, Ambon — DPRD Provinsi Maluku mengungkap potensi terjadi kecurangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di wilayah Maluku.

Wakil ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Edison Sarimanella kepada wartawan di Ambon, Kamis (7/11/2024) mengatakan, kondisi Maluku dengan wilayah pulau-pulau menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dihelat pada 27 November 2024 mendatang.

"Maluku sangat rawan karena wilayah ini terdiri dari daerah yang sulit dijangkau karena berada di wilayah perbatasan seperti di MBD yang berbatasan dengan negara lain," kata Edison Sarimanella.

Edison mengungkapkan, selama ini titik-titik terluar di wilayah Maluku ini jauh dari perhatian dan pengawasan langsung oleh penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu.

Akibatnya tambah dia, ada kecurangan yang terjadi. Sebab pulau terluar tersebut sangat rawan untuk terjadi kesalahan atau kecurangan.

Dia mencontohkan, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 lalu hal tersebut terjadi setelah pihaknya mendapatkan keluhan masyarakat.

"Ada oknum-oknum tertentu yang sengaja bermain di wilayah terluar itu untuk memenangkan salah satu kandidat. Dan ini berpotensi juga terjadi di Pilkada," ungkapnya.

Ia menegaskan, sebagai lembaga pengawasan, DPRD Maluku menginginkan Pilkada dapat berjalan dengan baik, jujur dan aman tanpa ada kecurangan yang sengaja dilakukan untuk mendegradasi suara masyarakat.

Untuk itu, dia meminta kepada Bawaslu untuk mengawasi tahapan Pilkada di wilayah terluar, namun tidak terfokus di pusat-pusat pemerintahan saja.

Pihaknya menginginkan agar aparat kepolisian juga dapat membantu Bawaslu untuk memastikan tidak ada kecurangan yang terjadi di wilayah terluar, sehingga kedaulatan rakyat tetap diutamakan dalam pilkada serentak nanti. (*)

Editor : Redaksi