Bukan saja itu, Lease yang terdiri dari tiga pulau Saparua, Haruku dan Nusalaut menjadi daerah dengan geliat ekonomi yang cukup tinggi.

“Anda bisa memotret semua ini dari aktifitas lalulintas laut di tiga pulau ini. Ada berapa armada speedboat yang beroperasi disana? Setiap hari lalulintas armada laut itu tidak pernah sepih. Tiap hari orang Lease ke Ambon dan Masohi, itu artinya perputaran uang disana cukup tinggi,”beber Saptenno.

Kini perjuangan pemekaran Lease sepertinya makin mendapat sambutan positif, setelah beberapa waktu lalu pihak konsorsium bertatap muka dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.

Dalam kesempatan itu, Hendrik dengan tegas menyatakan sikap mendukung upaya yang dikakukan konsorsium, meskipun pemerintah belum lagi mencabut kebijkana moratorium.

“Sebagai putra Lease saya tentunya mendukung sepenuhnya upaya yang sudah dilakukan saat ini. Siapkan saja semua dokumen yang diperlukan, sambil menunggu kebijakan baru dari pemerintah pusat,” tandas Hendrik.

Dukungan para elit dan juga akar rumput yang menguat, menjadikan impian pemakaran Kota Kepulauan Lease makin menukik. Namun pertanyaannya apakah Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir  dengan jajarannya akan memberikan lampu hijau dalam proses ini?.

Sebab sudah ketiga kalinya surat dari konsorsium belum mendapat respons positif dari Pemkab Malteng.  Zulkarnain sepertinya bersikap cuek dengan perjuangan ini, alih-alih memberikan tanggapan, tiga surat yang dikirim sama sekali tidak terbalas.

“Pada prinsipnya kita menghargai kepala daerah dengan semua prosedur yang sudah kita jalani. Jika memang Bupati Malteng tidak mau menerima kami, apa mau dikata, jalan lain akan kami tempuh,”tegas Saptenno yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Unpatti ini (*)