Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Wakil Gubernur Maluu saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Perbaikan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Tahun 2019 di Provinsi Maluku yang berlansung di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (10/6/2021).
Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Wakil Gubernur Maluu saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Perbaikan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Tahun 2019 di Provinsi Maluku yang berlansung di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (10/6/2021).

BERITABETA.COM, Ambon  - Gubernur Maluku Murad Ismail meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku untuk segera melakukan upaya percepatan penyelesaian pembangunan rumah warga, yang terkena dampak bencana gempa bumi 6,5 SR di Provinsi Maluku pada 2019 lalu.

"Saya minta segera dibuat target penyelesaian pembangunan rumah warga yang rusak akibat dampak bencana gempa bumi 2019 lalu. Saya juga minta progressnya segera dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” kata Murad Ismail saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Perbaikan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Tahun 2019 di Provinsi Maluku yang berlansung di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (10/6/2021).

Sebagai kepala daerah, Gubernur mengaku, ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan pasca bencana gempa bumi yang melanda wilayah ini.

"Setelah dana dikucurkan ke Maluku, saya ditelepon Pak Doni Monardo (Kepala BNPB RI-red). Beliau meminta agar pelaksanaannya benar-benar diawasi. Karena ini uang negara, saya juga ingatkan agar dilaksanakan sesuai dengan apa yang mereka (BNPB) minta,” kata Gubernur mengingatkan.

Untuk itu, Ia berharap, lewat rakor ada suatu upaya rekonsiliasi dan perencanaan, sehingga harus memberi dampak nyata yang dilakukan dengan terarah, cepat dan secara langsung ditempati oleh masyarakat terdampak bencana.

Ia juga meminta, fungsi kerja dan manajemen pengelolaan dana BPBD baik Provinsi, Kota Ambon, Kabupaten Malteng dan SBB perlu dioptimalkan agar tepat sasaran.

“Saya mengajak para pihak yang hadir, agar menindaklanjuti semua arahan yang akan disampaikan oleh BNPB dengan percepatan yang terukur dan dengan akuntabilitas yang jelas," kata Gubernur.

Gubernur merincikan dari data kerusakan rumah yang sudah dievaluasi, terdapat  Pemerintah Daerah. Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat 17.146 unit rumah yang mengalami kerusakan setelah gempa. Kerusakan ini mencakup rusak berat, sedang dan ringan pada tiga wilayah terdampak yakni, Kota Ambon, Kabupaten Malteng dan Kabupaten SBB.

Total rumah yang mengalami kerusakan di Kabupaten Malteng berjumlah 14.366 unit. Dengan rincian, rusak berat sebanyak 1.250 unit, sedang 2.206 unit dan ringan 10.910 unit.

Kabupaten SBB, rumah yang mengalami kerusakan berjumlah 1.326 unit, dengan rincian, rumah rusak berat sebanyak 263 unit, sedang 400 unit, ringan 662 unit.

Sedangkan Kota Ambon, rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 1.454, dengan rincian, rumah rusak berat sebanyak 284 unit, sedang 343 unit dan ringan 827 unit.

Rapat tersebut juga turut dihadiri Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI, Johny Sumbung dan staf ahli, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Sekda Maluku Kasrul Selang, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Bupati Malteng Abua Tuasikal serta sejumlah pihak terkait (*)

Editor : Redaksi