BERITABETA.COM, Ambon — Hak Tenaga Kesehatan (Nakes) yang melayani pasien pada 2020 lalu di RSUD Haulussy Ambon hingga kini gaji mereka belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Elviana Pattiasina mengungkapkan, persoalan hak-hak tenaga kesehatan yang belum diselesaikan itu dikarenakan kondisi keterbatasan anggaran.

Kendati demikian, dia menegaskan hak tenaga kesehatan akan menjadi hutang bagi Pemerintah Daerah (Pemda).

"Memang persoalan hak Nakes yang belum dibayarkan ini menjadi perhatian bersama dan ini menjadi hutang yang harus di selesaikan Pemda," tegas Elviana Pattiasina kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (19/8/2024).

Pattiasina mengungkapkan, kepala daerah yang nantinya terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur 27 November mendatang harus menjadikan persoalan hak nakes di RSUD Haulussy sebagai prioritas utama untuk diselesaikan.

Kepala daerah yang baru harus dapat memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab daerah untuk memfasilitasi penyelesaian hak-hak tenaga kesehatan.

"Mereka sudah bekerja dan mengeluarkan tenaga untuk melayani masyarakat tetapi hak-hak tidak didapatkan. Apa yang menjadi hutang harus dipenuhi oleh Kepala Daerah yang baru," ungkapnya.

Pemerintah daerah kedepan harus dapat merealisasikan apa yang menjadi kewajiban daerah untuk nakes sebagai wujud penghormatan kepada tenaga kesehatan di RSUD Haulussy. (*)

Editor : Redaksi