BERITABETA.COM, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR-RI Dapil Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik kebijakan pemerintah pusat untuk penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kepada Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Namun menurutnya kebijakan diunilai berpotensi menjadi pedang bermata dua bagi pemerintah. Pasalnya, daerah-daerah lain di Indonesia juga menginginkan kenaikan kuota BBM bersubsidi tersebut.

"Tentu daerah saya di Maluku yang pulau-pulau juga mengkehendaki kuota BBM bersubsidi" ungkap Lewerissa dalam rapat dengar pendapat bersama Dirut PT. Pertamina, Senin (24/5/2021)

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Provinsi Maluku itu menegaskan, jika PT. Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) maupun Presiden menyetujui kenaikan kuota BBM bersubsidi ke suatu daerah harusnya berlaku adil.

Hendrik yang mewakili masyarakat Maluku, merasa kebijakan ini belum merata dan pemerintah terkesan memberikan keistimewaan dalam menerapkan penambahan kuota BBM bersubsidi.

"Lalu rakyat saya di Maluku merasa, loh Sumatera Barat bisa mendapat 'special treatment' kenapa kita di Maluku tidak bisa mendapat 'treatment' yang sama dari pertamina terkait dengan kuota BBM bersubsidi" cetusnya.

Hendrik menyarankan jika pemerintah pusat ingin melakukan peningkatan kuota BBM bersubsidi harus dilakukan secara merata, mulai dari Sabang hingga Merauke.

Dia juga mengaku, banyak pulau-pulau di Provinsi Maluku masih sulit memperoleh distribusi BBM akibat dari letak kendala geografis.

"Tapi pedih juga kita sebagai anak bangsa, sebagai bagian dari NKRI yang melihat perbedaan kebijakan yang diskriminatif. Saya mohon ini jadi catatan buat pertamina" pungkasnya (BB-AZ)