BERITABETA, Ambon  –  Bergabungnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)  Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum tim sukses (Timses) Jokowi-Ma’ruf Amin, menuai reaksi beragam.  Banyak kalangan menilai keputusan advokat sekaligus Ketum PPB itu akan berdampak pada eksistensi PBB di pemilu mendatang. Menyikapi hal ini Dewan Pimpinan Wilayah PBB Provinsi Maluku akhirnya ikut angkat bicara.

“Saya ingin menyampaikan bahwa DPW PBB Maluku mendukung langkah Prof Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum pasangan Capres nomor urut 1.  Sikap ini kami lakukan secara professional,  sambil menunggu sikap politik dari PBB secara institusi pada Rakernas yang insya Allah akan dilaksanakan pada 3 Desember 2018 mendatang. Terutama  terkait dengan proses-proses politik, khususnya yang berhubungan dengan Capres,” tandas  Ketua DPW) PBB Provinsi Maluku, Saleh Wattiheluw dalam jumpa pers yang digelar di Kantor DPW PBB Maluku, Rabu (14/11/2018).

Wattiheluw menilai, langkah yang ditempuh Yusril Ihza Mahendara adalah sebuah manuver politik yang memang ada plus-minusnya. Dan DPW PBB berkewajiban untuk bisa menerima, tetapi juga akan  memprotek.

“Kita di tingkat DPW dan DPC punya kewajiban memberikan pencerahan, sehingga opini publik tidak boleh kemudian menyerang beliau secara pribadi. Soal positif atau tidak, itu nanti akan diputuskan tanggal 3 Desember 2018,”tegas Wattiheluw.

DPW PBB Maluku, kata Wattiheluw, akan mempelajari dampak yang ditimbulkan akibat sikap politik Ketua Umum PBB ini.  Tentunya,  dengan melibatkan semua pengurus DPW maupun DPC se- Maluku, untuk dibicarakan bersama, sehingga pada waktunya PBB Maluku juga akan  mempunyai sikap.

“Bisa saja kita ke nomor satu, bisa ke nomor dua ataupun kita bisa netral. Tiga pilihan itu kita akan bahas bersama. Sebab dengan adanya pernyataan dari pak Yusril sekarang ini PBB menjadi rebutan,” tandas mantan anggota DPRD Maluku ini.

Saat ini, tambah Wattiheluw, DPW PBB Provinsi Maluku, tetap mendukung sikap Yusril karena dinilai merupakan sesuatu yang profesional.

Yusril sebelumnya  mengungkap alasannya enggan bergabung dengan tim Prabowo-Sandi. Salah satunya, karena dia menilai ada kesan Prabowo-Sandi hanya ingin menguntungkan timnya sendiri, dan bukan menganut sistem take and gift atau timbal balik dalam koalisi.

“Saya katakan, kami kan PBB dulu sudah pernah bantu Pak Prabowo, ya kita sudah bantu Pak Sandi maju di Pilkada DKI. Kami punya kepentingan juga nih, untuk  berhasil lolos empat persen ke dalam DPR,” ungkapnya seperti dikutip Liputan6.com

Selama ini, kata Yusril, tim Prabowo-Sandi tidak pernah merespons keinginanya. Bahkan setelah adanya draf aliansi yang dikeluarkan saat petinggi PBB bertemu Habib Rizieq di Arab Saudi.

“Pak Ka’ban dan Pak Afriyansah Noor untuk bertemu Habib Rizieq ya dan membahas hal yang sama dan setelah itu mereka menyusun draf aliansi partai-partai dan itu diajukan ke Pak Prabowo, tapi sampai hari ini juga enggak ada respons,” ungkapnya.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, seharusnya dalam koalisi ada timbal balik yang sesuai. Pasalnya ia akan meluangkan banyak waktu untuk memenangkan Prabowo-Sandi. Sikap Yusril dinilai  akan berefek politik dan bisa berdampak kepada partai besutannya.

Ketua Bidang Pemenangan Presiden DPP PBB, Sukmo Harsono mengatakan, kelanjutan pascaditunjuknya Pak Yusril sebagai Tim Hukum Pak Jakowi dan Kiai Ma’ruf Amin akan membawa pengaruh signifikan dalam pergerakan dan kinerja mesin Partai PBB.

Namun, dia menuturkan, masih belum mengetahui berpengaruhnya seperti apa. Semuanya tergantung pada Rakornas PBB yang akan dilakukan Desember mendatang.

“Seperti apa pengaruhnya sampai tingkat akar rumput dan khususnya caleg. Apakah akan segaris dengan Ketua Umum, maka Rakornas akan mendengarkan pandangan para pengurus baik provinsi dan cabang. Di sanalah nanti sesungguhnya akan keliatan ke mana arah PBB dalam soal Pilpres,” ungkap Sukmo. (BB-DIO)