Kapolda meminta anggota DPRD tersebut agar saat kejadian bisa turun langsung di TKP. Hal itu diharapkan agar yang bersangkutan bisa mengetahui kondisi sebenarnya.

"Jangan hanya dari balik meja, terima laporan sepihak, kemudian komentar di media merasa paling benar, serta menyalahkan aparat keamanan. Datang ke kita, biar kita jelaskan semuanya, kapanpun kita siap, mau formal kelembagaan ataupun non formal biar paham dan tidak menambah keruwetan penyelesaian konflik tersebut," katanya.

Menurut Kapolda, konflik di sana sudah bukan rahasia umum. Semua masyarakat di Ambon dan Maluku umumnya telah paham tentang apa yang terjadi. Konflik di sana terus berulang, bertikai antar sesama saudara, bahkan sudah menjadi stigma buruk masyarakat luar.

Masyarakat saat akan melintas di wilayah-wilayah konflik tersebut, maka yang terpikir di benak hanyalah kekhawatiran dan rasa takut.

"Berulang kali saya menyampaikan kalau ada persoalan perorangan yang melakukan perbuatan pidana, jangan diangkat menjadi persoalan antar negeri yang merusak semua kerukunanm,” pintanya.

“Ini  membuat permusuhan dan dendam turun temurun dan orang yang tidak tahu apa-apa kemudian harus menanggung beban, korban baik materi maupun jiwa," sambungnya sesal.

Jenderal bintang 2 Polri ini mengingatkan masyarakat Hitu dan Wakal agar dapat mengasihani generasi anak cucu mendatang. Mestinya diwarisi kepandaian dan kesejahteraan, tapi malah justru mewarisi sifat dendam, saling bertikai antar sesama.

"Berhentilah bertikai seperti ini, daerah lain sudah maju membangun, di sini orang masih bertikai antar sesama," pintanya.

Setiap persoalan harusnya diselesaikan secara hukum yang dikawal para Raja dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga prosesnya dapat berjalan adil dan membawa kedamaian (*)

Pewarta : Febby Sahupala