BERITABETA.COM, Piru – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) diminta transparan dalam menyusutan kasus dugaan korupsi Dana Desa/ Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) di Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB.

Desakan ini disampaikan DPC Keluarga Besar Huamual Indonesia (KBHI) Kabupaten SBB yang menilai kasus yang telah dilaporkan sejak tahun 2021 itu tidak lagi diusut alias mandek.

"Kami ingin jaksa profesional menangani laporan dugaan korupsi puluhan miliar ADD dan DD Lokki," kata Sekretaris KBHI, Abdullah Hitimallah S.Pi, dalam keterangan pers kepada media ini di Piru, Kamis, 29 Mei 2029.

Ia mengaku, penegasan ini telah mencerminkan keresahan masyarakat atas ketidakjelasan nasib laporan oleh masyarakat  Lokki atas dugaan korupsi yang disampaikan ke Korps Adiyaksa itu.

Hitimalah meminta Kejari SBB untuk segera menyelesaikan kasus ini.  Ia menyatakan kekecewaan atas lambannya proses hukum dan mempertanyakan profesionalisme Kejari SBB. 

Kasus ini melibatkan dugaan korupsi dana Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PMM) tahun 2009-2012, dan yang lebih signifikan, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017-2020.

Kata dia, bukti-bukti dugaan korupsi, sudah sangat kuat.  Hasil pemeriksaan Inspektorat dan putusan sidang internal ASN telah membuktikan tindakan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan oleh mantan pejabat Desa Lokki, Jongki Demitri Rirry. 

Namun, kata dia, Kejari SBB hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti dalam penyelidikan.

“Ketidakaktifan Kejari SBB menimbulkan berbagai spekulasi.  Apakah bukti-bukti yang ada dianggap kurang kuat? Ataukah ada kendala lain yang menghambat proses hukum?,” tanya dia.

Untuk itu, Hitimallah mendesak Kejari SBB untuk memberikan penjelasan resmi dan transparan kepada publik. 

Kejelasan terkait perkembangan kasus dan langkah-langkah konkret yang akan diambil sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

“Keheningan yang berkepanjangan hanya akan memperkuat kecurigaan dan semakin merusak kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukuam di SBB.  KBHI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan berharap agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan adil,” tutupnya(*)

Editor : Redaksi