BERITABETA.COM, Saumlaki –  Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(KSBSI) menilai Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Petrus Fatlolon dan wakilnya Agustinus Utuwali belum maksimal dalam memimpin KKT selama tiga tahun ini.

Wakil Ketua KSBSI Provinsi Maluku Basri Sastro, SH mengatakan kemimpinan pasangan ini masih jauh dari ekspektasi, sehingga perlu dilakukan penyegaran di tubuh birokrasi Pemkab Kepulauan Tanimbar.

“Keduanya belum berhasil dengan target-target yang telah dicantumkan dalam visi dan misinya.  Kenerja kepemimpian selama masa jabatan 3 tahun belakangan ini belum memanuhi ekspektasi. Ini yang kami pantau selama ini,” ungkap Basri kepada beritabeta.com saat ditemui di Bastori Cafe Ambon, Selasa, (23/12/20).

Menurutnya, banyak ketimpangan yang terjadi di dinas-dinas yang ada di tubuh Pemkab Kepualuan Tanimbar. Dan ini yang harus dilakukan, jika bupati dan wakil bupati menginginkan visi – misi mereka bisa tercapai.

“Evaluasi ini bukan saja berlaku untuk para pejabatnya tapi juga untuk bawahan mereka.  Ini sesuai dengan apa yang kita pantau lewat pemberitaan selama ini, banyak sekali kekurangan yang mestinya menjadi perhatian pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati,”tandasnya.

Misalnya, kata dia, terjadi dukumen birokrasi di mana mana, yang seharusnya itu menjadi surat rahasia tapi karena ada pihak-pihak yang tidak senang maka mereka membocorkan hal tersebut kepada pihak-pihak yang benci terhadap pemerintahan saat ini.

Selain itu, kata Sastro,  banyak pejabat yang selama ini bekerja dengan menggunakan konsep  “Asal Bapak Senang’ alias ABS. Misalnya yang terjadi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kepegawaian, bidang hukum perhubungan dan masih banyak lagi dinas dan badan yang kelihatan bekerja tapi seperti menusuk pemimpin dari belakang.

“Bisa dilihat dengan fakta yang terjadi. Selama ini Bupati sendiri yang menyelesaikan semua permasalahan dan pekerjaan mereka,” terangnya.

Hal ini, kata dia akibat dari tidak ada penunjang dan dukungan dari dinas dan badan yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.

“Harapannya jika semua itu ingin dicapai, maka harus ada perombakan dan penyegaran di tubuh birokrasi, penyegaran itu penting. Presiden saja menganti serta melakukan penyegaran di tubuh kabinetnya untuk menyukseskan program-program andalan yang ditetapkan,” cetusnya.

Wakil ketua KSBSI yang  juga merupakan sala satu toko pemerhati bahkan menyarankan perombakan di tubuh birokrasi Pemkab Kepulauan Tanimbar perlunya dilaklukan penyegaran hingga ke level camat.

“Harus ada penyegaran dan pergantian, kita lihat saat ini banyak laporan terkait penyalahgunaan Dana Desa. Ini lagi-lagi kurang pengawasan dari dinas terkait terutama dinas BPMD begitu pun sama dengan upah buruh saat ini di Kepulauan Tanimbar,” tutupnya (BB-SL)