BERITABETA.COM, Saumlaki — Komisi IV Dewan Parwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) selama tiga hari.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku bersama Kepala Dinas Pendidikan Cabang KKT dan kepala-kepala sekolah melakukan pertemuan terbatas guna membahas pengembangan mutu pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan di daerah itu.

Pertemuan yang dilangsungkan di SMA Negeri 8 Saumlaki, Jumat (22/7/2021) itu dihadiri oleh 11 kepala sekolah dari berbagai wilayah yang ada di kepulauan Tanimbar untuk mendengar setiap aspirasi dari pihak sekolah yang ada di wilayah itu.

"Kita juga nantinya akan melakukan on the spot atau tinjauan di beberapa sekolah yang berkaitan dengan realisasi baik itu APBN dan APBD, kita juga merasa perlu mendengar masukan karena berkaitan dengan pendidikan menengah. SMA ,SMK, Sekolah Luar Biasa (SLB), sehingga DPRD dapat merancang kebijakan bersama," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Attapary.

Attapary mengungkapkan, tujuan Komisi V DPRD Maluku melakukan kunker itu guna tinjauan terkait dengan keberadaan dana bos serta penerimaan siswa di tahun 2021.

"Jadi selain point-point tadi kami juga akan mendengar masukan  terkait penggunaan dana  bos apakah memang dalam penggunaanya kurang terlalu jelas atau ada kendala-kendala untuk mengimplementasi jika di kaitkan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 6 tahun 2021,"

Ia membeberkan, mengenai penerimaan siswa baru  dengan metode online, untuk tahun 2021 yang telah terpusat dengan dinas Pendidikan Provinsi Maluku terkait kendala yang dihadapi.

"Apakah ini ada kendala-kendala kita mengunakan link PPDB secara online sehingga memang dapat disampaikan untuk adanya perbaikan yang lebih baik," kata Attapary kepada para kepsek yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Dia berharap dengan pengawasan yang lakukan oleh Komisi IV selama beberapa hari ini, benar-benar dapat melihat secara langsung apa yang menjadi permasalahan dan yang terjadi serta kendala yang dihadapi di kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 KKT yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, kendalanya ketika mengakses Link PPDB secara online yang menurutnya terlambat dalam sosialisasi ke sekolah-sekolah.

"Memang kami coba untuk masuk tapi link yang di informasikan itu kan sudah terlambat akhirnya ketika kami komunikasikan dengan peserta didik ini sudah tidak bisa lagi ,tapi sebelumnya kita telah menyiapkan link sekolah melalui web sekolah jauh-jauh hari, dua bulan sebelum itu jadi ketika link telah ada kami coba masuk ternyata tidak bisa, kendalanya karena terlambat sehingga kami mengunakan link sekolah yang telah ada," beber kepsek SMA 8 KKT kepada komisi IV

Dia mengaku, sampai saat ini pihak sekolah belum membuka pendaftaran karena calon siswa harus disosialisasikan terlebih dahulu terkait penggunaan link.

"Kami memang belum buka pendaftaran karena calon siswa harus di sosialisasi dulu terkait penggunaan link , waktu yang terbatas sehingga kami tidak memiliki waktu untuk sosialisasi mungkin itu kendalanya pak" cetusnya (BB-PP)