BERITABETA.COM, Ambon – Provinsi Maluku dinilai masih tertinggal dalam aspek pembangunan. Ketertinggalan menyelimuti negeri Raja-raja ini. Untuk menjawab hal tersebut, Maluku kedepan membutuhkan seorang pemimpin atau gubernur yang mengusai kebijakan publik.

Pernyataan ini disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Masyumi Provinsi Maluku, Darul Kutni Tuhepaly kepada wartawan di Ambon, Senin (25/10/2021).

Dia berpendapat, Maluku masih mengalami ketertinggalan yang cukup dalam dan lama. Utamanya soal kemiskinan. Alasannya, hingga kini untuk level nasional, Maluku masih bertengger di rangking atau posisi ke-5 sebagai daerah termiskin di Indonesia.

“Berbagai indikator pembangunan juga menunjukkan ketertinggalan Maluku. Baik IPM, SDGs, dan lain-lain. Padahal di sisi lain, Maluku memiliki sumber daya perikanan dan kelautan serta pertambangan yang besar,”kata mantan anggota DPRD Maluku tiga periode ini.

Menurut dia, dengan kondisi sosial ekonomi yang tertinggal itu, membutuhkan suatu kebijakan pembangunan yang tepat dan efektif untuk tingkat provinsi. “Sejumlah langkah perlu itu diambil oleh seorang pemimpin," timpalnya.

Dia menyebut, empat indiokator yang perlu dilakukan oleh leader. Yaitu; melakukan pemetaan akurat terhadap faktor-faktor penyebab problem kemiskinan serta ketertinggalan yang parah dalam pembangunan di Maluku.

Kemudian pemetaan peran dan tanggungjawab pemerintah provinsi sesuai mandat yang diberikan oleh berbagai regulasi dan peraturan yang berlaku.

Lalu, harus ada desain rencana pembangunan yang betul-betul kontekstual, berbasis pada pemetaan masalah dengan menyadari keterbatasan peran masing-masing pada tingkat pemerintahan.

“Butuh pemahaman atas saling ketergantungan antar tingkat pemerintahan, serta memiliki strategi pembiayaan yang tidak hanya bergantung pada transfer keuangan daerah dan desa (TKDD), tapi juga secara aktif mencari sumber pembiayaan yang dapat bersinergi dengan APBD, mulai APBN dan lain-lain,” bebernya.

Selain itu, lanjutnya, dibutuhkan juga eksekusi atau implementasi yang efektif, konsisten dan gigih terhadap rencana yang telah disusun sebelumnya.

"Patut diketahui UU Otda telah memberikan mandat pelaksanaan pembangunan di daerah kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Dalam arsitektur desentralisasi di Indonesia urusan yang didelegasikan kepada pemerintah di daerah kebanyakan diberikan kepada pemerintah kabupaten. Dengan begitu, pemerintah kabupaten menjadi penyedia layanan di garis depan," tandasnya.

Dia mengemukakan, Gubernur punya peran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan pemerintah provinsi memiliki peran memberikan bimbingan pengawasan terhadap Pemkab dan Pemkot, sehingga mampu dan terarah dalam melaksanakan tugas.

Untuk melakukan empat indicator tersebut, lanjutnya, figur Gubernur merupakan sentral untuk mampu mendorong peran pemerintah provinsi yang diharapkan menjadi mesin penggerak pembangunan daerah.

Menurutnya, tantangan yang berat itu tak dapat dijawab hanya dengan suatu komitmen dari pemimpin untuk membangun daerah ini.

Dia menilai, Maluku kedepan selayaknya memiliki seorang Gubernur yang punya kompetensi dan pengalaman yang cocok untuk menjawab empat problem yang dikemukakannya di atas.

"Hemat saya, figur Gubernur yang dibutuhkan kedepan yaitu seorang anak negeri yang memiliki pengalaman cukup dalam birokrasi pemerintahan. butuh figure yang berpengalaman dalam membuat desain kebijakan public yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat. Utamanya masyarakat miskin, rentan, tertinggal dan terlupakan selama ini,"tukasnya. 

Untuk menjawab itu, kedepan Maluku butuh seorang figure pemimpin teknokrat, yang memiliki pengalaman untuk bagaimana mengeksekusi sebuah kebijakan secara konsisten dan tidak kenal lelah sejak ide hingga dapat merealisasikanya di tengah publik.

Dengan begitu, seorang teknokrat berpengalaman desain publik dapat mengimplementasi kebijakan publik yang paripurna. “Jadi, bukan pemimpin kaleng-kaleng, tetapi pemimpin yang sudah teruji,”celutuknya.

Dia menggarisbawahi, dalam mengelola pembangunan, tidak sama dengan mengelola bidang yang lain.

“Intinya, Maluku kedepan membutuhkan seorang pemimpin yang punya kompetensi dan pengalaman yang spesifik dalam dunia development, pembangunan,”pungkasnya. (BB-RED)