Menanggapi hal ini, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng secara terpisah menegaskan KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, itu merupakan KLB abal-abal yang tidak dihadiri pemilik suara sah untuk pemilihan ketua umum sebagaimana dalam AD/ART partai.

"Sebut satu saja ketua DPD yang hadir (di KLB Sibolangit). Biar publik melihat, agar yang hadir ini benar-benar yang pemilik suara," kata Andi Mallarangeng di ‘Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne,” Sabtu, (6/3/2021).

Mantan Menpora itu menantang pihak-pihak yang ada di kubu KLB Sibolangit untuk membeberkan siapa-siapa saja yang hadir dalam KLB tersebut, sehingga jelas siapa pemilik suara sah untuk pemilihan ketua umum.

"Katanya 1.200 orang itu bukan abal-abal, sebutkan saja ketua DPD yang hadir. Satu saja sebutkan," tantangnya.

Sementara, setelah terpilih menjadi Ketua Umum, Moeldoko menyampaikan apresiasi kepada peserta KLB. Dia mengatakan KLB ini telah melahirkan Partai Demokrat yang demokratis.

"Saudara-saudara sekalian, ini adalah pidato saya pertama, pidato politik di depan umum dalam upaya menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, saya sungguh sangat mengapresiasi Saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC dan organisasi sayap, para pendiri, para senior yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern!" kata Moeldoko di acara KLB, Jumat (5/3) malam.

Partai Demokrat menilai KLB yang digelar di Sumut tersebut membuktikan upaya kudeta yang sebelumnya menjadi isu benar adanya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkit soal pernyataan AHY soal upaya ambil alih PD beberapa waktu lalu.

"Ya ini kan menunjukkan bahwa benar apa yang kami sampaikan di awal, ketum kami (AHY), tanggal 1 Februari bahwa para pelaku ini dengan segala daya upaya dan tipu daya mereka, memang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat ini melalui KLB. Karena ada oknum kekuasaan yang ingin menggunakan Partai Demokrat ini sebagai kendaraan politiknya," ujar Herzaky. (BB-DIP)