Partai-partai yang hadir sekarang ini tidak selamanya dijalankan secara rasional dan terlembaga secara baik. Kehadiran partai saat ini malah menjadi benalu bagi demokrasi sekarang ini.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia harusnya terbebas dari budaya praktik korupsi. Sebab, akuntabel, keterbukaan, dan transparansi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah sistem demokrasi. Namun, hal itu tidak cukup mencegah para pejabat negara untuk terlibat praktik rasuah.
Idealnya dalam sebuah negara demokrasi, rakyatlah yang memerintah, membuat undang-undang, dan melakukan aktivitas- aktivitas penyelenggaraan negara lainnya. Namun, konsep demokrasi langsung semacam itu sulit dilakukan.
Ini [dinasti politik] bahkan menurut saya diandaikan seperti menjadi bagian dari para peternak politik. Dimana dalam ternak politik akan digarap secara turun temurun, dan itu sangat membahayakan demokrasi
Basis massa parpol lama digadang akan hijrah alias pindah pilihan ke parpol lain atau parpol baru yang memiliki kepedulian (caring) terhadap kemaslahatan rakyat.
Perhelatan politi yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) oleh sekelompok pihak di Sumatera Utara selesai dilaksanakan. Politikus senior PD, Max Sopacua, setelah agenda KLB itu mengatakan, pengambilalihan telah selesai.
Rata-rata gugatan PHP yang disampaikan para pemohon, ditolak MK termasuk tiga kabupaten dari Provinsi Maluku yaitu Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya. Namun, itu bukan berarti demokrasi dalam hal ini pelaksanaan pilkada sudah maju. Sebaliknya, masih perlu dibenahi lagi.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Brampi Moriolkosu menilai keberatan beberapa bakal calon Kepala Desa yang tidak lulus dalam tahapan uji kelayakan adalah hal yang wajar.
Pada tahun tersebut, terjadi penurunan yang drastis pada seluruh aspek pembentuk IDI di Maluku. Aspek Kebebasan Sipil turun dari 90,70 menjadi 76,05 poin, aspek Hak-hak Politik turun dari 46,14 menjadi 45,08 dan aspek Lembaga Demokrasi turun dari 75,61 menjadi 62,27 poin. Yang terbaru, yakni pada periode 2018-2019 angka IDI di Maluku juga mengalami penurunan.
Alasannya, perkembangan demokrasi di SBT rapuh karena tidak mencerminkan iklim demokrasi yang sesungguhnya, lantaran banyaknya actor politik local, pendukung dan simpatisan yang tidak memaikan perannya terhadap pendidikan politik kepada masyarakat.