Apalagi, kita di tengah penetrasi komunikasi digital, khususnya media sosial, konsep hiperrealitas (hyperreality) yang dijelaskan sosiolog Prancis, Jean Baudrillard bahwa Hiperrealitas menunjukan situasi ketika kita sulit menentukan mana yang riil dan mana yang citra.

Olehnya itu, MDR harus bisa menunjukan legacy politiknya sebelum mendeklarasikan diri sebagai calon Bupati. Jika akselerasinya terus berlanjut tampa mempetimbangkan untuk membangun legacy politiknya, maka kemungkinan dirinya hanya akan berada pada pposisi yang tidak diperhintungkan.

Hal ini dikarenakan posisi MDR  tentunya berbeda dengan beberapa Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Pulau Buru yang dikabarkan turut serta meramaikan Pilkada. Misalnya,   Gadis Umasugi, Aziz Hentihu, Ikram Umasugi dan beberapa anggota DPRD tingkat kabupaten.

Mereka yang memiliki backround sebagai anggota DPRD saat ini, keterpilihan mereka pada momentum Pilegis 2019 merupakan tahapan pengujian pada tataran suara elektoral di Kabupaten Buru dan kini mereka masih memiliki kapasitas dalam membentuk legacy politik mereka secara terus menerus untuk merawat dan menambah kans mereka.

Belum lagi dari kalangan birokrat, dimana nama Sekda Buru M Ilyas Hamid diperbincangkan sebagai salah satu figur potensial. Dari pendekatan probabilitas, Sekda Buru saat ini memiliki peluang yang cukup besar dengan jabatanya hingga menuju 2024.

Dalam posisi ini, sembari terus melakukan perjalanan politiknya, MDR juga harus bisa berpikir membuat terobosan-terobosan besar. Minimal tidak dengan merealisasikan berberapa program pengembangan hotong dan kopi batabual yang pernah dicanagkan, beserta beberapa program pengembangan masyarakat  yang dapat memberikan efek langsung kepada masyarakat jauh-jauh hari sebelum momentum 2024.

MDR harus selesai pada tingkatan legecy politik terlebih dahulu baru dapat menggaunggkan keinginya pada konstetasi Pilkada Buru akan datang (*)