Pelaksanaan Konferensi Perempuan Timur

Muh. Yusran Laitupa, Direktur Eksekutif BaKTI mewakili lembaga penyelenggara Konferensi Perempuan Timur ke- IV ini, dalam sambutan pembukaannya mengatakan, sejatinya kegiatan ini rencananya dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan, namun karena terjadi pandemic Covid-19, sehingga tidak memungkinkan rencana itu dilaksanakan.

Untuk itu, kata Yusran, pelaksanaan Konferensi Perempuan Timur ke- IV 2020 ini diselenggarakan melalui webinar dengan mengambil tema “Memetik Buah dari Sinergi Multipihak untuk Pembangunan Berkeadilan di Kawasan Timur Indonesia,”

Menurutnya, konferensi ini awalnya didasari oleh buah dari sinergi multipihak yang pertumbuhannya didorong oleh konferensi sebelumnya yang disebut Konferensi Perempuan Timor, karena dilaksanakan di pulau Timor.

Dikatakan, pada konferensi di tahun ke-2 tahun 2017, nama konferensi kemudian  dirubah menjadi Konferensi Perempuan Timur dengan pertimbangan  untuk mencakup keseluruhan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.

“Tujuannya untuk membagikan praktik dan inovasi baik dari gerakan perempuan Indonesia Timur untuk menyelesaikan beragam isu hak asasi manusia,” urainya.

Selain itu, lanjut Yusran, konferensi ini juga untuk memperlihatkan kemampuan daerah dalam bersinergi antara gerakan perempuan, pemerintah dan berbagai pihak untuk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Ia menjelaskan, komponen dalam konferensi ini terdiri dari pengetahuan. Dimana KPT menghadirkan pembicara yang inspiratif mulai dari komunitas, lembaga masyarakat, DPRD, pemerintah dan berbagai pihak  yang melakukan praktek baik untuk pembangunan Indonesia.

Misanya, pengembangan layanan korban berbasis komunitas, sekolah paralegal, metode, penguatan ekonomi perempuan, dan akses bantuan ke pemerintah.

Komponen lainnya, seperti membangun kemitraan dimana forum ini akan memperkuat proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam melihat permasalahan krusial terkait kekerasan terhadap perempuan di Indonesia Timur.

Sesi ini, kata dia, akan memperlihatkan kemitraan antara CSO dan pemerintah dengan penyampaian aspirasi dan harapan perempuan korban dan mendengarkan komitmen negara terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu,  ada juga komponen pasar karya perempuan timur, dan panggung budaya.

Ditambahkan, KPT ini juga mengumpulkan para pelaku pembangunan dan aktor perubahan seperti seperti pemerintah lokal dan pusat, organisasi masyarakat sipil hingga penggerak komunitas di akar rumput.

“Tujuannya untuk saling berbagi pengalaman dan gagasan dalam rangka memenuhi hak-hak perempuan di Indonesia timur,” jelasnya.

Dengan konsep ini, tambahnya diharapkan para pihak yang hadir akan membahas berbagai aksi kolektif dan model pemberdayaan gerakan perempuan Indonesia Timur.

“Seperti penguatan kepemimpinan perempuan dan komunitas untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan serta advokasi kebijakan dan inovasi program untuk pembangunan berkelanjutan,” tutupnya (BB-ES)