BERITABETA, Saumlaki – Satu lagi mega proyek infrastrukutur yang berhasil rampung di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maluku. Proyek itu adalah,  pembangunan Jembatan Wear Arafura yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menghubungkan Pulau Yamdena, dari wilayah Siwaan dan Pulau Larat, Maluku Tenggara Barat (MTB)..

Jembatan sepanjang 323 meter yang dibangun berdasarkan kontrak nomor: HK.02.03/BL.XVI/4986.01/APBN/2016/04 sejak 7 Desember 2016, telah rampung 99 persen. Rencananya akan diresmikan Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan ke Ambon membuka Pesparani I Nasional, namun kabarnya agenda tersebut tidak bisa dilakukan.

Pemkab MTB, sebelumnya telah  menyurati Presiden Jokowi untuk berkenan meresmikan mega proyek yang dibangun sejak sejak Desember 2016 itu.

“Memang benar, jembatan Wear Arafura belum diresmikan tetapi kita sudah melayani kendaraan yang meminta ijin untuk melewati jembatan,” kata juru bicara PT. Nindya Karya, Jefry Arwalembun, di Saumlaki, Jumat (26/10/2018)

Menurut dia, total anggaran pembangunan jembatan itu Rp123.079.727.000 dan dikerjakan selama 24 bulan atau 720 hari kalender, dengan konsultan pengawas yakni PT. Karunya Data Konsultan jo PT. Nusvey.

Site Engineer Konsultan pengawas, Bambang, Quality Engineer konsultan, Abd Rahman, serta Site Operation Manager PT. Nindya Karya, Fatah Hanifa saat ditemui menjelaskan, jembatan tersebut sudah layak untuk dilalui karena selain sudah bisa dikatakan rampung, kualitasnya tidak diragukan lagi.

“Pekerjaan betonnya kalau sudah melewati 28 hari maka tidak ada masalah jika mau dilewati. Nah, sewaktu louncher beberapa waktu lalu itu kita sudah naikkan sejumlah alat berat kisaran 300 ton,” kata Bambang.

Meskipun telah diberikan kesempatan untuk dilewati oleh masyarakat namun pihak perusahaan masih menerapkan sistem buka tutup. Hal ini dilakukan karena pihak perusahaan ditegur oleh para pemilik motor laut (ketinting) yang selama ini beroperasi menyembrangkan penumpang di selat itu.

“Cuma kendala kita adalah masyarakat pemilik rakit dan ketinting biasanya complain kita kalau kita kasi lewat orang. Tetapi kalau ada tamu yang minta, kita kasi lewat. Paling banyak kita ijinkan untuk dilewati oleh rombongan Pemerintah Daerah, Pemerintah kecamatan atau kalau ada pejabat yang lewat,” kata Fatah Hanifah.

Abd Rahman menambahkan saat ini pihaknya sedang menanti pemuatan material untuk penyelesaian pekerjaan yang belum selesai, sebelum masa kontraknya berakhir yakni pada tanggal 27 November 2018.

“Kita tinggal selesaikan marka jalan. Saat ini material marka jalan sedang dibawah dari Surabaya dan dalam sehari dua ini jika sudah ada maka kita akan kerja. Pekerjaan marka jalan itu seperti pengecatan bahu jalan, garis batas jalan dan cat tembok sepanjang jembatan dan kerjanya hanya beberapa hari saja sudah selesai,” katanya.

Kadis PU Maluku, Ismael Usemahu, beberapa waktu lalu mengatakan Kementerian PUPR membangun Jembatan Wear Arafura di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia karena letak geografis dekat dengan Australia.

Meski menjadi bagian dari Provinsi Maluku, letak kedua pulau tersebut di tenggara Kota Ambon sebagai bagian dari pulau-pulau terdepan Nusantara berbatasan dengan Australia yang dipisahkan Laut Arafura.

Kementerian PUPR membangun Jembatan Waer Arafura bertujuan juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan pembangunan dekat perbatasan negara tersebut.

“Dengan semakin lancarnya konektivitas di kawasan perbatasan dan pulau terdepan Indonesia, maka akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memeratakan hasil- hasil pembangunan,” ujarnya. (BB/ANT/DIO)