BERITABETA.COM, Ambon – OKP Cipayung Plus di Kota Ambon kembali menyuarakan aspirasinya kepada Pemerintah Daerah terkait penanganan wabah Covid-19 di Maluku.

Salah satu poin yang disampaikan adalah upaya Pemerintah Daerah untuk pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemic Covid-19.

Aspirasi OKP Cipayung Plus ini disampaikan saat bertemu Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Maluku, Kasrul Selang di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Senin (24/08/2020).

Mereka yang mewakili OKP Cipayung itu adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Muslim Indonesia (KAMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Dalam pertemuan itu, Ketua HMI Cabang Ambon Burhanuddin, membacakan lima poin tuntutan. Kelima tuntutan itu sebagai berikut :

1. Mendesak Pemprov dan DPRD Maluku untuk melakukan langkah strategis dalam mengembalikan perputaran ekonomi dalam masa pandemi Covid-19.

2. Mendesak Gubernur Maluku dan Tim Gugus Tugas Covid-19 Maluku untuk melakukan evaluasi terhadap pengaturan-pengaturan yang menyangkut dengan Covid-19.

3). Mendesak Tim Gugus Tugas Covid-19 Maluku dan Tim Pengawas DPRD Maluku untuk membangun kerjasama dengan Stakeholder dalam memutus mata rantai Covid-19.

4). Mendesak Tim Gugus Tugas Covid-19 Maluku dan Tim Pengawas DPRD Maluku untuk transparan dana yang sudah dikeluarkan di masa Pandemi Covid-19.

5). Mendesak Kapolda Maluku untuk membebaskan 10 Mahasiswa yang tertangkap dan dianggap melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 di RSUD Haulussy Kota Ambon.

Di tempat yang sama, Ketua KAMI Cabang Ambon Firdaus Mony mengatakan, tuntutan ini bukan hanya sekedar tuntutan biasa, namun sudah melalui tahapan pengkajian yang panjang.

“Selaku Agen Of Control, kami juga ingin menanyakan kepada seluruh penanggung jawab, baik Tim Gustu Covid-19 maupun secara struktural yaitu pemerintah daerah,” katanya.

Firdaus juga mempertanyakan soal data Covid-19. Setahu pihaknya, angka grafik sudah mulai mengalami penurunan secara signifikan.

“Yang kami tahu kemarin, data sudah mengalami penurunan secara signifikan. Tapi sampai detik ini masa pandemi Covid-19 ini entah kapan selesai,” tanyanya.

Pihaknya, lanjut Firdaus, juga tidak menyinggung mengenai isu-isu nasional. Namun Tim Gustu setidaknya menjawab atau memberikan penjelasan menyangkut data Covid-19.

“Tapi kami ingin Tim Gustu bisa  menjawab terkait data Covid-19,” lanjutnya.

Firdaus mengingatkan, agar Jaring Pengaman Sosial (JPS) harus diprioritaskan kepada seluruh masyarakat Maluku. Hal ini perlu dijelaskan agar tidak ada segmentasi antara masyarakat dengan pemerintah bahkan Tim Covid-19. Bahkan bagi dia, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dinilai miris.

“Hari ini terjadi degradasi bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan bahkan Tim Gugus sangat miris. Kami berharap ada langkah bijak yang bisa diambil pemerintah secara kelembagaan maupun oleh tim yang tergabung dalam Gustu,” tambahnya.

Firdaus juga berharap, ada transparansi penggunaan anggaran Covid-19 di Maluku, sehingga masyarakat bisa mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilkakukan pemerintah dalam menangani masalah Covid-19 ini.

“Entah mau dijawab seperti apa, mekanismenya seperti apa, tetapi pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus transparan,” harapnya (BB-DIO)