BERITABETA.COM, Bula — Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas belum lama ini mengungkapkan, perputaran ekonomi di Kabupaten SBT kini membaik.

Menurutnya, posisi SBT yang semula berada pada urutan sembilan dari sebelas Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, saat ini lanjut Mukti SBT naik menjadi urutan keenam sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS).

Ikhwal tersebut ditanggapi anggota DPRD SBT Abdul Gafar Wara-Wara, menurutnya ungkapan Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas berdasarkan rilis BPS tersebut sudah sesuai sandaran hukum yang benar.

Namun, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mempertanyakan hasil rilis BPS tersebut, sehingga dia mendesak BPS harus secara terbuka menyampaikan ke publik berdasarkan data-data dukungannya.

"Karena pernyataan Bupati itu bertantangan dengan kondisi perputaran ekonomi saat ini di daerah. Masyarakat SBT kalau dilihat ekonominya berputar bagus bila APBD berjalan sesuai tahapannya, nyatanya perputaran ekonomi sangat lemah, masyarakat mengeluh, masyarakat teriak susah" ungkap Gafar kepada beritabeta.com di Bula, Sabtu (19/6/2021)

Ia menjelaskan, sesuai perintah PMK untuk refocusing paling lambat pada April 2021 lalu, namun akibat keterlambatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) SBT berdampak pada belum ada satu pun proyek fisik yang berjalan.

Padahal lanjut dia, masyarakat di bumi 'Ita Wotu Nusa' itu bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), namun hingga memasuki tahun anggaran kedua, APBD 2021 belum juga direalisasikan.

"Kalau APBD tidak berjalan seperti ini pasti berdampak buruk terhadap perputaran ekonomi di daerah, sehingga Bupati jangan diam dengan situasi ini" tandasnya.

Wakil Ketua Fraksi NKRI DPRD SBT itu mendesak Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas untuk mempercepat realisasi APBD 2021, menurutnya jika kondisi ini dibiarkan akan ikut berdampak buruk pada perekonomian SBT.

Diakui Gafar, sebagai anggota DPRD setiap bulan pihaknya menerima gaji yang cukup lumayan, namun bagaimana dengan kondisi masyarakat di Kecamatan-Kecamatan yang bergantung pada kerja-kerja fisik.

"Bagaimana dengan masyarakat kita yang ada di daerah-daerah pelosok yang notabene-nya tidak punya gaji, hanya berharap dari APBD. Proyek jalan lalu mereka bisa kerja fisik, jual pasir, batu lalu dapat efek baliknya ke mereka" cetusnya (BB-AZ)