BERITABETA.COM, Bula — Fraksi PDI-Perjuangan, DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menawarkan agar pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten itu dikelolah terpisah dari Dinas Keuangan SBT.

PDI- P menilai urusan pendapatan daerah dan urusan pengelolaan keuangan daerah merupakan dua pekerjaan yang sangat serius dan membutuhkan kosentrasi penuh.

"Kami Fraksi PDI-Perjuangan menawarkan pendapatan daerah ini mesti punya kanal tersendiri, terpisah dari keuangan agar supaya pendapatan daerah bisa terukur dan efesien," kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan SBT Abdul Azis Yanlua dalam paripurna pengesahan dua Ranperda yang berlangsung di ruang Rapat Paripurna DPRD SBT, Jumat malam (21/5/2021).

Vokalis muda PDI-P ini  mengungakapkan, dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Rancangan Peraturan Daerah tentang retribusi tempat pelelangan ikan,  ikut menambah daftar kumulasi produk hukum daerah yang mengatur tentang retribusi dan pajak.

Anggota Komisi A DPRD SBT ini juga membeberkan, setiap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), deskripsi soal pendapatan keuangan daerah terus mengalami penerunan dari tahun ke tahun.

Menurutnya, kendala tersebut bukan pada proses eksistensifikasi karena selama ini Pemda dan DPRD sudah berikhtiar soal jenis dan objek potensi daerah yang digunakan sebagai retribusi dan bajak daerah.

"Problemnya adalah soal intensifikasi, sebanyak dan segudang apa pun produk hukum daerah yang kita lahirkan untuk kepentingan retribusi dan pajak daerah.  Tapi kalau proses intensifikasi itu tidak berjalan maka sama saja" tegasnya

Dikatakan Yanlua, pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas - Idris Rumalutur sudah memasuki triwulan kedua namun penyerapan anggaran hanya berjalan untuk belanja pegawai.

Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini juga menegaskan APBD di Kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu sebagai stimulus, tapi menjadi tulang punggung ekonomi.

"Jadi kalau penyerapan anggaran disumbat, kita lihat kemiskinan merajalela di Kabupaten SBT. Karena itu fraksi PDI-Perjuangan menegaskan kepada pak Bupati agar proses penyerapan anggaran secepatnya dilakukan untuk menjawab pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di SBT" pungkasnya (BB-AZ)