Wakil rakyat Indonesia Timur ini menerangkan, dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, ia telah menyampaikan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan kesiapan infrastruktur dasar seperti dermaga.

Menurutnya, jika dermaga tidak memenuhi standar, maka kapal-kapal besar tidak bisa melakukan aktivitas pendaratan secara maksimal.

Anggota Badan Anggaran DPR ini menyoroti pentingnya menjadikan Ambon sebagai pusat kawasan industri perikanan terpadu yang terintegrasi, namun hal itu memerlukan percepatan dalam penyiapan lahan, desain kawasan, hingga payung hukum yang tepat.

Saadiah juga mendorong agar pemerintah daerah segera bergerak cepat dan meminta agar program tersebut dapat masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga ada jaminan anggaran dan dukungan lintas sektor.

“Kami sudah berkomunikasi dengan gubernur terpilih, dan berharap agar semua pihak bisa duduk bersama, bergerak bersama, karena jika kita bersatu, maka perjuangan kita akan semakin kuat untuk Maluku,” tutup Saadiah Uluputty (*)

Editor : Redaksi