Pemkot Ambon Gelar Seminar Nasional Pencegahan Konflik Berbasis Budaya
![Pj. Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena saat meluncurkan Aplikasi Si Marinyo’ di ruang rapat Vlissingen Balai Kota Ambon, Senin (05/12/2022).](/storage/img/2022/12/marinyo.jpeg)
BERITABETA.COM, Ambon – Pemerintah Kota [Pemkot] Ambon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DiskominfoSandi) menggelar Seminar Nasional bertajuk ‘Tanggap Dini Pencegahan Konflik Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal Melalui Media Komunikasi.
Kegiatan yang dibuka Pj. Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena juga dirangkai dengan peluncuran ‘Aplikasi Si Marinyo’ di ruang rapat Vlissingen Balai Kota Ambon, Senin (05/12/2022).
Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M Wattimena dalam kesempatan itu mengatakan, Kota Ambon punya pengalaman buruk terkait konflik kemanusiaan yang terjadi lebih dari dua puluh tahun silam.
“Konflik kemanusiaan bernuansa suku agama dan ras (SARA) itu telah meluluhlantakan seluruh aspek kehidupan masyarakat,"katanya.
Menurutnya, konflik yang terjadi di Kota Ambon telah membuat segregasi pemukiman masyarakat bersadarkan komunitas yang tajam. Wilayah kota terbagi atas komunitas dengan latar belakang agama, baik itu salam (Islam) maupun sarane (Kristen).
Dijelaskan, adanya segregasi ini, menimbulkan persoalan serius karena integrasi sosial dan peluang saling berjumpa dan berinteraksi semakin berkurang, sehingga terkadang memunculkan kecurigaan dan prasangka antar sesama.
“Jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik, maka akan menimbulkan potensi konflik yang lebih besar. Hal itu telah terbukti dengan beberapa peristiwa konflik yang kita alami meski tidak sebesar pada tahun 1999 lalu,” ungkap Wattimena.
Ia memaparkan, potensi konflik tidak saja bersumber dari adanya segregasi sosial dan hubungan antar etnik, tetapi juga dapat terjadi karena rasa tidak puas terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, ketimpangan atau kesenjangan ekonomi, serta komunikasi dan informasi yang tidak berimbang.
"Pemerintah menyadari dalam semua kebijakan yang dilakukan memang tidak dapat memberi kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat. Olehnya itu ketika suatu kebijakan dikeluarkan, akan menimbulkan pro dan kontra. Dan hal itu menjadi lazim dalam sebuah negara demokratis, namun tidak boleh disepelekan, karena dapat saja menjadi sumber potensikonflik,"ungkapnya.
Salah satu upaya dalam mengatasi konflik adalah dengan komunikasi. Jalinan komunikasi yang baik dan terbuka, akan menghasilkan hubungan yang harmonis.
Untuk itu, pemerintah dalam semangat reformasi yang bercirikan keterbukaan informasi, senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi tentang segala kebijakan yang dilakukan, sehingga ada transparansi dalam tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat atau publik.
Keterbukaan informasi public, kata dia, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Salah satu yang kini diterapkan Pemkot Ambon adalah dengan meluncurkan program Wali Kota Jumpa Rakyat [WAJAR] yang dilaksanakan setiap hari Jumat selama dua jam, dari jam 08.00-10.00 WIT.
“Ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun aspirasi langsung kepada pemerintah Kota Ambon guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang ditemui," tandasnya.
Pj. Wali Kota Ambon ini mengaku bersyukur atas pelaksanaan WAJAR, yang telah 12 kali dilaksanakan dan selalu mendapat respon yang baik dari masyarakat. Sehingga mampu mendorong kinerja pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dikatakan, dengan dukungan dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, atas penelitian yang dilakukan di Kota Ambon dalam tanggap dini pencegahan konflik, maka telah dirancangkan sebuah aplikasi yang dinamakan "Si Marinyo" atau Sistem Manajemen Data dan Informasi Terintegrasi dan Mengayomi.
“Inovasi ini menjadi bagian dari salah satu tujuan pelaksanaan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon drs. Joy Reinier Adriaansz, M.Si "terangnya.
Aplikasi "Si Marinyo" ini merupakan aplikasi yang mampu menganalisis potensi-potensi konflik lewat informasi di internet, baik itu media sosial, berita online, maupun partisipasi masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat (KIM) yang nantinya terbentuk di seluruh desa/negeri dan kelurahan
"Selaku pemimpin di kota ini, tentunya saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Unika Soegijapranata Semarang, serta Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon atas terlaksananya rangkaian kegiatan di hari ini, yakni seminar nasional sebagai keberlanjutan pelaksanaan Focus Group Discussion (FFD) yang dilakukan beberapa waktu lalu, juga soft launching "Si Marinyo".
Apresiasi secara khusus juga saya berikan kepada Kepala Dinas Kominfo, Drs. Joy Reinier Adriaansz, M.Si bersama tim kerja atas pelaksanaan proyek perubahan yang dilaksanakan dengan dukungan dari semua stakeholder yang hadir disini (*)
Pewarta : Febby Sahupala