BERITABETA.COM, Bula — Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Seram Bagian Timur [SBT] bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah [Forkopimda] menggelar Rapat Koordinasi [Rakor] pencegahan dan penanggulangan konflik. Kegiatan tersebut berlangsung di Pandopo Bupati SBT, Kamis (10/02/2022).

Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas dalam sambutannya mengungkapkan, sejauh ini kondisi Kemamanan dan Ketertiban Masyarakat  [Kamtibmas] di kabupaten SBT sangat kondusif dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku.

"Saya masih bangga SBT, apa yang saya rasakan mungkin juga dirasakan pihak Kepolisian bahwa SBT sampai hari ini kondisi yang luar biasa kondusif. Ini berkat kesadaran kita semua, didukung oleh kesadaran masyarakat yang begitu tinggi, sehingga kondisi ini bisa terjaga dengan baik," ungkap Abdul Mukti Keliobas.

Kendati demikian, dia meminta agar semua pihak di kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu tidak lengah dengan kondisi yang ada, namun upaya antisipasi harus dilakukan setiap saat.

Keliobas mengaku, sejunlah konflik yang terjadi di Maluku didominasi oleh masalah lahan dan tapal batas. Masalah tersebut tambah dia berpotensi terjadi di kabupaten penghasil minyak bumi itu.

"Kalau bicara lahan, tentunya di SBT juga banyak menimbulkan potensi," akuinya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor [Kapolres] SBT AKBP Andre Sukendar menjelaskan, sesuai surat Sekretaris Daerah [Sekda] Maluku kepada seluruh kepala daerah se-Provinsi Maluku, ada sebanyak 52 titik rawan konflik di Maluku yang diakibatkan masalah tapal batas.

Sukendar membeberkan, dari jumlah tersebut ada satu titik yang diidentifikasi terjadi di SBT, yakni masyarakat Desa Administratif Sabuai, Kecamatan Siwalat dengan pihak PT Sumber Berkat Makmur [SBM] yang sudah ditangani sejak 2021 lalu.

"Dari gambaran ini, kalau kami tangani perkaranya bukan berkaitan batas satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tapi croosing area pemanfaatan yang keluar daripada batas," ungkap Andre Sukendar (*)

Pewarta : Azis Zubaedi