BERITABETA.COM, Ambon – Komisi Pemberantsan Korupsi atau KPK sejak Senin 01 November 2021 hingga sepekan kedepan berada di Provinsi Maluku. Kedatangan Komisi Anti Rasuah dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) terintegrasi di wilayah Provinsi Maluku.

KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dengan sejumlah instansi di Provinsi Maluku.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya kepada beritabeta.com menyatakan, sejak Senin (01/11/2021) hingga sepekan ke depan, KPK berada di Maluku untuk melaksanakan beberapa kegiatan.

Yaitu: Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku dengan Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Forkompimda se-Maluku.

Rakor dengan Aparat Penegak Hukum (Polda dan Kejati beserta jajaran). Rakor dengan DPRD Provinsi Maluku. Rakor Dunia Usaha dengan KAD Provinsi Maluku, serta Rapat Monitoring Evaluasi (Monev) Aset dan Pendapatan Daerah di Pemkab Buru dan Buru Selatan.

“Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention atau MCP,” jelasnya.

Dia menyebut kedelapan area intervensi tersebut, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Dalam pelaksanaannya, lanjutnya, KPK tidak hanya berkoordinasi kepada pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi juga dengan DPRD.

Alasannya, karena program-program pencegahan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga bertalian dengan fungsi legislatif.

Khususnya terkait area intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD, titik rawan korupsinya antara lain berupa fee proyek atau ijon proyek, penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi, atau alokasi pokir yang tidak sah.

“Sebagian besar titik rawan ini berhubungan dengan pelaksanaan fungsi legislative,” tegasnya.

KPK juga mendorong optimalisasi peran dunia usaha dalam pencegahan korupsi. Dalam rangkaian kegiatan di Maluku kali ini, KPK akan menyelenggarakan Rakor Dunia Usaha dengan Komite Advokasi Daerah atau KAD Provinsi Maluku.

KPK juga mendorong adanya lingkungan pencegahan korupsi yang mendukung peningkatan ekonomi, dan pendapatan bagi masing-masing daerah.

Untuk mencapai hal tersebut dibentuk Advisory Committee pada level daerah dan level nasional. Pada level daerah dibentuk KAD, dan pada level nasional Komite Advokasi Nasional (KAN).

KAD merupakan media komunikasi yang menjembatani antara pemerintah daerah, Kamar Dagang, LSM, akademisi, dan asosiasi bisnis untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, kompetitif dan adil sebagai upaya pencegahan korupsi.

Bertalian dengan itu, kata Ipi, KPK memandang sektor swasta dan korporasi memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi.

“Data KPK per Desember 2020 menunjukkan hampir 70% kasus korupsi melibatkan pelaku usaha, baik itu swasta maupun BUMN/D, pejabat publik dan legislative,” ungkapnya.

Selain itu, berdasarkan hasil riset Transparency International didapatkan data hanya 38% korporasi di dunia yang memiliki program pencegahan korupsi.

Sementara itu, terkait fokus area manajemen aset daerah, KPK bersama BPN, Kanwil dan Kantah serta Jamdatun memfasilitasi upaya pemda untuk melakukan sertifikasi sebagai bentuk pengamanan aset dan melakukan penertiban aset-aset bermasalah. (BB-RED)