BERITABETA.COM, Ambon — Sektor pendidikan ternyata menjadi salah satu komoditi penyumbang inflasi, kaitannya dengan biaya pendidikan atau biaya masuk sekolah baru.

Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Dominggus N. Kaya mengungkapkan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memperingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon soal ada sisi lain yang menjadi komoditi penyumbang inflasi pada bulan ini.

Dominggus mengaku, ada beberapa item yang dicacah dan diharapkan agar tidak ada peningkatan, yakni uang pendaftaran, uang seragam sekolah, SPP dan sumbangan pembangunan.

"BPS telah memperingatkan kami, ada sisi lain yang menjadi komoditi menyumbang inflasi pada bulan ini terkait dengan biaya pendidikan atau biaya masuk sekolah baru. Ada beberapa item yang dicacah dan diharapkan tidak ada peningkatan, yakni uang pendaftaran, uang seragam sekolah, SPP, dan sumbangan pembangunan," ungkap Dominggus N. Kaya saat pertemuan dengan para Pimpinan Yayasan Sekolah Swasta di ruang rapat Vlissingen, Rabu (3/7/2024).

Dia menandaskan, terkait inflasi ini telah menjadi salah satu perhatian Pemerintah Pusat (Pempus), dimana setiap minggunya diadakan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi.

"Begitu intens Pempus mengontrol Inflasi di daerah. Karena itu kebijakan streategis yang diturunkan presiden, menjaga daya beli masyarakat perputaran ekonomi kita berkalan dengan baik di tengah krisis global," tandasnya.

Untuk itu, dia meminta agar sekolah swasta di kota Ambon, baik SD maupun SMP tidak menaikan biaya pendidikan secara signifikan yang akan berdampak pada pengeluaran atau daya beli masyarakat.

"Bukan kami memaksa, tetapi mari kita cari solusi yang terbaik, sebab BPS meminta tidak ada kenaikan yang signifikan, kalau biaya pendidikan itu sama di semua sekolah swasta itu lebih baik, sehingga tidak jadi komoditi yang mengerek inflasi kota Ambon sebab kenaikan biaya pendidikan akan menekan dalam hal daya beli masyarakat," pintanya.

Ia berujar, untuk Sekolah yang berstatus Negeri, biaya pendidikan tahun ajaran baru tidak menjadi masalah, sebab bisa teratasi dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Yang menjadi perhatian kita adalah sekolah swasta yang ada di bawah yayasan," pungkasnya. (*)

Editor : Redaksi