BERITABETA.COM, Jakarta — Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri-Muhammad Miftah Thoha Rumarey Wattimena bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Achmad Q. Amahoru dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Jakarta sejak Senin 21 April 2025.

Dalam sela-sela Kunker tersebut, Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PKPKPM) menggandeng Pemkab SBT untuk menggelar Focus Group Discussion (FGD) evaluasi dan proyeksi perencanaan strategis dalam rangka penyusunan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten SBT yang digelar di Ana Hotel, Jl. Kb. Kacang, Selasa (22/4/2025).

Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri dalam sambutannya mengungkapkan, merasa senang karena baru dua hari di Jakarta untuk keperluan mengadvokasi kepentingan SBT di kementerian-kementerian, anak-anak muda Maluku yang terhimpun dalam PKPKPM ini menangkap cepat ide untuk dilaksanakan kegiatan FGD tersebut.

"Saya senang sekali, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kedatangan kita (rombongan dari SBT) ke Jakarta untuk bertemu dengan berbagai kementerian dalam rangka advokasi kepentingan pembangunan di kabupaten SBT, teman-teman menangkap cepat ide ini untuk sesegera mungkin melaksanakan kegiatan yang walaupun dimulai dari ide itu tidak lama, tapi saya rasa ini sangat penting," ungkap Fachri Husni Alkatiri.

Fachri menerangkan, setelah dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, undang-undang memberikan waktu 6 bulan kepada mereka untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dia mengaku, terhitung dari Februari hingga April 2025 ini baru dua bulan, sehingga masih ada waktu 4 bulan batas akhir. Meski begitu, saat ini RPJMD SBT sedang dalam tahap penyusunan.

"Apa yang kita lakukan hari ini bagian dari penguatan dan pembobotan penyusunan RPJMD kita. Soal batas waktu 6 bulan tetap akan kita tepati, tetapi itu tidak menutup untuk upaya perbaikan dan revisi secara terus menerus," terangnya.

Ia menegaskan, perbaikan terhadap kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' ini untuk lima tahun ke depan dimulai dari perencanaan yang baik serta yang sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Selain itu kata dia, perencanaan yang betul-betul bisa memberikan arah dan pilihan-pilihan langkah yang maksimal di tengah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, baik keterbatasan APBD maupun beban belanja pegawai yang besar dan pemotongan anggaran oleh Pempus melalui kebijakan efisiensi.

"Semua ini membuat kita harus berfikir keras tentang langkah-langkah kreatif untuk mencari jalan keluar dari situasi yang sulit ini, tapi pilihan lainnya banyak, soal menghadirkan pihak swasta dalam pembangunan itu pilihan langkah, tapi pilihan langkah yang selalu ada di hadapan mata para OPD adalah bagaimana berusaha mendapatkan kue yang ada di pemerintah pusat," tegasnya.

Mantan Anggota DPRD Maluku dua periode ini berujar, para narasumber akan memboboti semua peserta FGD dengan program strategis yang sudah ditentukan oleh Pempus yang sesuai dengan kondisi SBT, sehingga dalam penyusunan program ke depan bisa sejalan.

"Begitu kita buat program di daerah, lalu kita berusaha mendapat dukungan dari pusat, itu bukan harapan yang kosong, tapi memang ada hubungannya," ujarnya.

Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku ini berharap dengan pembekalan yang disampaikan itu, pimpinan OPD yang menjadi bagian dari peserta ini tidak sebatas duduk mendengar, namun ikut terlibat aktif memberikan pikiran dan berdiskusi.

"Mudah-mudahan dengan bekalan yang akan diberikan dan tentu ruang ini namanya FGD, teman-teman bukan sebagai pendengar saja, tapi teman-teman diharapkan jadi bagian aktif untuk memberikan pikiran, berdiskusi supaya kita sampai pada kesimpulan yang dapat menguatkan kita," harapnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi