BERITABETA.COM, Ambon — Dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang telah diresmikan pada akhir 2024 lalu hingga kini belum beroperasi.

Hal itu mendapat etensi dari Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias saat melakukan reses di Desa Mahaleta, Kecamatan Mdona Hiera yang merupakan salah satu lokasi SPBU BBM satu harga yang belum berfungsi beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD Maluku, Anor Yeremias kepada wartawan di Ambon, Rabu (9/4/2025) menyampaikan kekecewaannya.

“Sudah diresmikan, tapi belum beroperasi. Saya tidak tahu apakah peresmiannya hanya seremonial semata. Ini harus dipertanyakan,” ungkap Anos Yeremias.

Dia membeberkan, peresmian dua SPBU yang berlokasi di Mahaleta dan Arwala, Kecamatan Wetar Timur itu telah dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia pada 18 Desember 2024, namun hingga April 2025, SPBU tersebut belum melayani masyarakat.

Menurutnya, kondisi ini memupus harapan warga terhadap pemerataan energi, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

"Kalau tidak segera beroperasi, harga BBM di Mahaleta akan tetap mahal,” bebernya.

Ia menandaskan, meskipun Pertamina telah mulai mendistribusikan BBM ke wilayah MBD, namun distribusi tersebut belum menjangkau semua titik SPBU yang telah diresmikan.

"Saat ini hanya SPBU di Lurang, Kecamatan Wetar Utara, yang sudah beroperasi penuh," tandasnya.

Politisi Partai Golkar ini mengemukakan, program BBM satu harga yang diluncurkan pemerintah sejak 2017 dan didukung oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan energi secara merata di seluruh Indonesia.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan MBD ini mengaku, hingga akhir 2024 lalu, tercatat 583 titik penyalur telah dibangun dengan total anggaran penugasan sekitar Rp 800 miliar dari Pertamina.

Karena itu, dia meminta pentingnya perhatian serius dari Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pertamina terhadap kondisi ini.

“Program BBM Satu Harga adalah wujud nyata keadilan sosial. Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” pungkasnya. (*)

Editor : Redaksi