BERITABETA.COM, Jakarta  – Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang kini ditempuh pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai kebijakan itu wajar-wajar saja dilakukan pemerintah,  namun harus tetap menjamin kesejahteraan rakyat.

Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional.

Politisi PKS yang kerap menyampaikan kritik ini, menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. 

Saadiah menerangkan, dalam pertemuan yang membahas rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga untuk tahun 2025 ini, Komisi IV menyetujui sejumlah pemangkasan anggaran di berbagai sektor.

Namun, Saadiah menegaskan bahwa pemotongan ini tidak boleh menghambat program-program prioritas yang berdampak langsung bagi petani, nelayan, serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor-sektor tersebut.

"Efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebatas pemangkasan angka semata, tetapi juga harus diiringi dengan strategi yang memastikan efektivitas pelaksanaan program tetap optimal," tegasnya.

Dalam pandangan Legislator Indonesia timur ini, kebijakan efisiensi harus disertai dengan perhitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran untuk program-program strategis.

Ia mengingatkan pemerintah agar tetap memberikan dukungan penuh terhadap program yang berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Keputusan yang diambil hari ini, menurut saya, harus tetap memberikan ruang bagi pelaksanaan program yang mendukung swasembada pangan serta keberlanjutan sektor pertanian dan kelautan," terangnya.