Selain itu, kata dia, kesiapan sarana dan prasarana di pelabuhan pangkalan daerah juga belum diperhatikan dengan baik. “Misalnya, alokasi anggaran untuk operasional pelabuhan pangkalan daerah belum mencukupi, yang menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini," tegas Saadiah.

Aspek pengawasan juga menjadi perhatian serius, di mana Saadiah menyatakan bahwa pengawasan terhadap implementasi kebijakan PIT masih sangat lemah.

"Pemungutan PNBP pungutan hasil perikanan (PHP) pasca produksi belum dilaksanakan dengan memadai, dan aspek pengawasan lainnya juga belum terimplementasi dengan baik. Ini akan membuka peluang terjadinya pelanggaran, yang pada akhirnya merugikan nelayan lokal dan merusak ekosistem perikanan kita," ujar srikandi Maluku di Senayan ini.

Atas berbagai kendala ini, Saadiah Uluputty mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

"Pemerintah perlu melakukan perbaikan segera dalam aspek regulasi, pendanaan, infrastruktur, dan pengawasan sebelum kebijakan ini diterapkan lebih luas. Hanya dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan," tutupnya (*)

Editor : Redaksi