Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak [BBM] bersubsidi dinilai bukanlah pilihan yang tepat. Kebijakan itu akan memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang makin tidak menentu.
Masuknya dua perusahaan Migas yang melakukan eksploitasi Migas di hutan adat masyarakat Bati, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], mulai mendapat perhatikan dari anggota DPRD Maluku.
Sebanyak 90 orang perempuan [mama-mama] pelaku usaha kecil di Kabupaten Buru mendapat suntikan modal usaha dari Anggota DPRD Provinsi Maluku.
Anggota DPRD Maluku dari dapil Buru - Bursel, Aziz Hentihu menginginkan sistim pembinaan sepakbola bagi anak-anak dan remaja di Kabupaten Buru ditata dengan baik sehingga akan muncul kembali pemain nasional dari daerah itu.
PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara berkomitmen untuk menyediakan listrik bagi masyarakat di semua wilayah termasuk masyarakat Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah [Malteng].
DPRD Provinsi Maluku menuding Balai Wilayah Sungai [BWS] Maluku melakukan Mark Up Progres pada proyek air baku Dusun Mahia, Negeri Urumesing, Kecamatan Nusaniwe dan Negeri Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
Pemerintah Pusat [Pempus] sedang mengkuncurkan anggaran sebesar Rp 195 miliar untuk pekerjaan hotmix jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya [MBD].
Kilmury merupakan bagian integral yang tak terpisahkan, sehingga keterisolasian dan ketertinggalan infrastruktur di wilayah ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Anggota DPRD Maluku dari Fraksi PKS Turaya Samal kembali menyoroti rencana pemerintah pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional [LIN].
Gaji ratusan guru kontrak yang ditempatkan pada sejumlah wilayah tertinggal, terpencil, terluar (3T) di Provinsi Maluku masih di bawah Upah Minimum Provinsi [UMP] atau kurang dari separuh gaji Pegawai Negeri Sipil [PNS].