DPRD Provinsi Maluku menuding Balai Wilayah Sungai [BWS] Maluku melakukan Mark Up Progres pada proyek air baku Dusun Mahia, Negeri Urumesing, Kecamatan Nusaniwe dan Negeri Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
Pemerintah Pusat [Pempus] sedang mengkuncurkan anggaran sebesar Rp 195 miliar untuk pekerjaan hotmix jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya [MBD].
Kilmury merupakan bagian integral yang tak terpisahkan, sehingga keterisolasian dan ketertinggalan infrastruktur di wilayah ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Anggota DPRD Maluku dari Fraksi PKS Turaya Samal kembali menyoroti rencana pemerintah pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional [LIN].
Gaji ratusan guru kontrak yang ditempatkan pada sejumlah wilayah tertinggal, terpencil, terluar (3T) di Provinsi Maluku masih di bawah Upah Minimum Provinsi [UMP] atau kurang dari separuh gaji Pegawai Negeri Sipil [PNS].
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Hatta Hehanussa meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Maluku, untuk fokus memperhatikan daerah-daerah yang dianggap rawan bencana di Maluku.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan SBB ini menuangkan kritiknya melalui sebuah postingan di akun Facebooknya, menyampaikan protesnya atas sikap Bupati SBB itu.
Kabar duka datang dari lembaga DPRD Maluku. Anggota DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan Kota Tual, Maluku Tenggara, dan Aru, Fredi Rahakbauw meninggal dunia.
Laporan ini disampaikan oleh Sadam Ismail Rumalutur ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku, Jalan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, pada 16 Februari 2022 pukul 17.00 WIT.
Rencana Pemerintah Pusat menjadikan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) mulai dipertanyakan. Kejelasan program ini disebut makin redup, padahal euphoria masyarakat Maluku menyambut program strategi Nasional ini cukup tinggi.