BERITABETA.COM, Ambon — Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku diminta untuk menyiapkan langkah antisipasi soal dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak [BBM].

Permintaan itu disampaikan Anggota DPRD Maluku Rovik Akbar Afifudin kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku di kawasan Karang Panjang [Karpan] Kota Ambon, Jumat (9/9/2022).

Rovik berpendapat, pemerintah seharusnya dapat memastikan dampak dari kenaikan harga BBM yang akan berimplikasi pada semua sektor dan dampak terbesar tentu ke Bahan Pokok.

“Pemerintah provinsi Maluku harus segera melakukan evaluasi dan menyiapkan langkah-langkah dan skema tepat terkait efek kenaikan harga BBM ke masyarakat khususnya bahan pokok,” ungkap Rovik Akbar Afifudin.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku ini membeberkan, salah satu efek kenaikan BBM juga akan berimplikasi pada program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada APBD-P 2022 yang harus mempertimbangkan kembali efek lonjakan harga barang dan jasa.

Untuk itu, dia menyarankan, salah satu upaya yang harus dilakukan Pemprov Maluku yakni operasi pasar harus secara berkala digelar untuk mengantisipasi penimbunan bahan pokok yang sengaja ditampung dan dilepas ketika harga meroket.

"Misalnya, dengan lonjakan harga apakah masih bisa terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, sampai dimana daya beli masyarakat, ini harus diantisipasi secepatnya oleh pemerintah daerah," ucapnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan [PPP] ini memastikan, DPRD Maluku akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, sehingga semaksimal mungkin dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM.

“DPRD Maluku juga akan menjalankan fungsi pengawasan dengan ketat, supaya semaksimal mungkin dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan efek dari kenaikan BBM,” pungkasnya. (*).

Pewarta : Febby Sahupala