BERITABETA.COM, Ambon  - Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak [BBM] bersubsidi dinilai bukanlah pilihan yang tepat. Kebijakan itu akan memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang makin tidak menentu.

Anggota DPRD Maluku  Ruslan Hurasan bahkan mengusulkan adanya Kebijakan pengetatan sistem pengawasan penyaluran atau distribusi BBM bersubsidi agar masyarakat tidak sulit untuk mendapatkannya.

"Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar bukanlah pilihan yang tepat," kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan di Ambon, Senin (29/8/2022).

Politisi PKB Maluku ini berpendapat, pertalite dan solar merupakan dua jenis BBM yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama  kalangan menengah ke bawah sehingga pemerintah sebaiknya menangguhkan rencana kenaikan harga dan lebih fokus untuk meningkatkan pengawasan.

Selain itu, kata dia,  kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih secara baik pasca pandemi Covid-19 dan bencana alam yang terjadi sebelumnya bisa menyebabkan dampak yang jauh lebih serius ketika, kebijakan menaikkan harga BBM Dilakukan oleh pemerintah.

"Saya usulkan lebih pada pengawasan ketat. Misalnya, saat dilakukan pendistribusian di setiap SPBU untuk mobil mewah dilarang untuk membeli BBM bersubsidi," urainya.

Ia menegaskan, distribusi BBM bersubsidi yang dikombinasikan dengan pengawasan ketat, akan mendorong efisiensi penggunaan BBM bersubsidi semakin maksimal.

Khsus untuk di Maluku, Hurasan meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagai OPD berwenang untuk proaktif dalam mengawasi berbagai hal teknis di lapangan, termasuk pengusulan jumlah kuota BBM sesuai kebutuhan masyarakat.

"Selama ini sudah cukup banyak keluhan yang disampaikan para supir angkot yang mengantri BBM bersubsidi dengan kelompok masyarakat yang kemampuan ekonominya di atas rata-rata," tandasnya (*)

Editor : Redaksi