Wakil Ketua DPRD Buru, Djalil Mukaddar mendesak jajaran Polres Pulau Buru agar menindak tegas pemilik pangkalan Bahan Bakar Minyak [BBM] yang berlaku nakal dengan sengaja menimbun BBM jenis minyak tanah [mitan].
Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021 dipastikan tidak lagi dibahas di DPRD Kabupaten Buru.
Dua Anggota DPRD Kabupaten Buru nyaris terlibat adu jotos dalam rapat lintas antara DPRD Kabupaten Buru dengan Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan senilai Rp. 11 milyar lebih tahun anggaran 2020 telah dicairkan 100 persen oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru. Namun, sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek dengan sumber DAK itu tidak dibayar lunas, bahkan ada yang belum sama sekali menerima pembayaran.
Pakar Hukum Unpatti, DR Sherlock Holmes Lekipiow SH MH, menyarankan agar DPRD dan Pemkab Buru melakukan evaluasi bersama dan menata kembali hubungan hukum antara legislatif dan eksekutif.
DPRD Buru melalui Wakil Ketuanya, Djalil Mukaddar SP, meminta pihak perbankan yang beroperasi di Kabupaten Buru untuk berpartisipasi menyumbangkan dana Corporate Social Responsibilty (CSR) untuk mengantisipasi penanganan penyebaran coronavirus disease (Covid – 19).
DPRD Kabupaten Buru mengambil kebijakan memangkas seluruh dana perjalanan dinas dan biaya-biaya lainnya di pos Sekertariat Dewan sebesar Rp. 3,1 miliar. Dana sebesar itu, dialihkan untuk penanganan pencegahan Covid 19, meliputi ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi.
Desakan kepada bupati agar mencopot Dr Helmy ini bukan hanya datang dari Fraksi Bupolo. Bahkan beberapa bulan lalu DPRD melalui Wakil Ketua, Djalil Mukaddar juga sudah menyampaikan hal serupa.
Komisi A DPRD Kabupaten Buru berang dan merasa diremehkan oleh mitranya di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru. Pasalnya, dari 19 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang mengikuti rapat, hanya satu kepala dinas yang hadir.
Ketua DPRD Buru Muhammad Rum Soplestuny SE, menegaskan lembaga yang dipimpinnya membutuhkan peran pers sebagai corong aspirasi dan sosialisasi