Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru asal Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] Djalil Mukaddar mengusulkan agar para pegawai honorer di Kabupaten Buru segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Buru menargetkan Belanja Daerah di tahun 2023 nanti sebesar Rp.1,01 triliun. Namun Terget belanja itu tidak sebanding dengan target pendapatan, sehingga daerah itu akan mengalami devisit terbuka sebesar Rp.213,32 Miliar.
Anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai NasDem Robi Nurlatu meminta Penjabat Bupati dan jajarannya agar dapat melayangkan permintaan maaf kepada masyarakat di Kabupaten Buru atas keterlambatan penyampailan dokumen KUA-PPAS ke DPRD Buru, sehingga terjadi keterlambatan.
Ketua Fraksi Gerakan Rakyat Sejahtera (GRS), DPRD Kabupaten Buru, Muh Rustam Fadly Tukuboya, menyampaikan peringatan kepada Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy dan jajaran eksekutif, agar jangan lagi meremehkan lembaga wakil rakyat.
Belum genap setahun memimpin Kabupaten Buru, Penjabat Bupati Djalaludin Salampessy telah diberi ‘rapor merah’ oleh DPRD Kabupaten Buru.
Sejumlah kontraktor di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD setempat pada, Kamis (20/10/2022).
Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Namlea melakukan aksi demo di kantor DPRD Kabupaten Buru mempertanyakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara [ASN] yang hingga belum dibayar Pemkab setempat.
Dua advokat di Kabupaten Buru Ahmad Belasa dan Ambo Kolengsusu melakukan protes dengan meyampaikan laporan kepada Badan Kehormatan [BK] DPRD Buru terkait keberadaan jabatan Koordinator Komisi yang disandang tiga Pimpinan DPRD Buru.
Ketua DPC Partai Demokrat, Erwin Tanaya mengadu ke Badan Kehormatan [BK] karena dikudeta dari jabatan sebagai Ketua Fraksi Bupolo DPRD Buru oleh Robi Nurlatu dari Partai Nasdem.
Surat Edaran [SE] Penjabat Bupati Buru tertanggal 13 Juni 2022 yang isinya menghentikan seluruh proyek pengadaan barang dan jasa yang lewat APBD TA 2022, mendapat respons dari DPRD setempat.