BERITABETA.COM, Namlea – Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Namlea melakukan aksi demo di kantor DPRD Kabupaten Buru mempertanyakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara [ASN] yang hingga belum dibayar Pemkab setempat.

Selain masalah TPP, mereka juga mempersoalkan tunjangan tenaga kesehatan [Nakes] yang belum dibayar serta masalah pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak dan sejumlah masalah lainnya.

Aksi demo HMI ini diterima lamngsung Ketua DPRD Kabupaten Buru, M. Rum Soplestuny di depan gedung wakil rakyat, Selasa (18/10/2022).

Dihadapan para pendemo Rum menjanjikan pihak DPRD Kabupaten Buru akan mengambil langkah serius terkait dengan TPP ASN yang belum dibayar.

‘Sebagai lembaga aspirasi rakyat, DPRD Kabupaten Buru sebelumnya telah menyetujui anggaran TPP dan pengesahan anggaran telah dilakukan. Itu sudah diketuk palu dan disahkan dalam dokumen  DIPA,” kata Rum di hadapan Pendemo.

Atas kondisi ini, Rum mengaku menyesalkan kinerja pemerintah daerah yang hingga bulan Oktober ini belum merealisasikan TPP ASN.

 

Rum menegaskan TPP harus dibayarkan sebagai hak dari ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru yang memang sudah dianggarkan dalam dokumen APBD 2022.

Sebelumnya DPRD juga telah memanggil tim anggaran pemerintah daerah, namun sering kali tim anggaran memberikan alasan bahwa belum ada regulasi pembayaran TPP dari Kemendagri.

Di hadapan mahasiswa Rum berjanji akan memanggil pemerintah daerah dalam waktu dekat untuk menanyakan realisasi pembayaran TPP ASN.

Di tempat yang sama Ketua HMI Cabang Namlea, Imran Barges berharap pembayaran TPP ASN segera terealisasi.

Imran meminta agar 25 anggota DPRD Kabupaten Buru dapat melakukan fungsi kontrol dengan sebaik mungkin terkait beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Buru.

“Bukan hanya saja tentang TPP melainkan masalah BBM, rumah sakit, evaluasi kinerja 30 OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru dan masih banyak lagi masalah,” papar Imran (*)

Pewarta : Abd. Rasyid T