Sejumlah orang yang merupakan mahasiswa asal Negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Aliansi Mahasiswa Welyhata Maluku menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Maluku, Selasa (26/01/21).
Menindaklanjuti permasalahan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (RS) Siloam dan RSUD Haulusy, Kota Ambon, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menggelar pertemuan bersama untuk menkonfirmasi salah satu kasus yang muncul dan menjadi gunjingan publik Maluku belum lama.
Kaitannya dengan itu dalam rangka memperkenalkan keberadaan organisasi (KSBSI) ini di Maluku, pengurus KSBSI Wilayah Maluku beraudiensi dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi Maluku di kantor Disnakertrans di Ambon, Kamis, (21/01/2021).
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Azis Hentihu menuding terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah (mitan) di sejumlah daerah di Provinsi Maluku disebabkan adanya permainan mafia.
Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku dalam Pembahasan Hasil Evaluasi RAPBD Perubahan Pemprov Maluku Tahun Anggaran 2020.
Kelompok pemuda yang tergabung dalam Aliansi Taniwel Raya (ANTARA) kembali menggelar demonstrasi menolak rencana pengolahan tambang marmer oleh PT Gunung Makmur Indah di kawasan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Kasrul yang juga Ketua Harian Covid-19 Provinsi Maluku ini mengaku bersalah dan bertanggungjawab penuh atas penanganan Covid-19 di Maluku. Atas aksi joget itu, dirinya siap mundur dari jabatannya selaku Ketua Harian GTPP Provinsi Maluku.
DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Maluku masa jabatan tahun 2019 – 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Benhur Gerald Watubun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Zulkifli Anwar memastikan anggaran Pilkada yang ditetapkan sebesar Rp. 1,7 Miliar untuk KPU Provinsi Maluku sudah final dan siap diproses pencairannya.
Pembentukan Embarkasi Antara di Ambon sementara ini masih menunggu finalisasi dari Menteri Agama. Sementara untuk sarana pendukung lainnya di tahun 2021 telah dialokasikan dari Kementrian Agama sekitar Rp30 miliar untuk membangun satu gedung berlantai tiga.