BERITABETA.COM, Ambon – Kelompok pemuda yang tergabung dalam Aliansi Taniwel Raya (ANTARA) kembali menggelar demonstrasi menolak rencana pengolahan tambang marmer oleh PT Gunung Makmur Indah di kawasan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Aksi demo yang digelar untuk ketiga kalinya ini dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Selasa (13/10/2020).

Dalam aksi tersebut ANTARA mengaku ada  kebohongan yang dilakukan Komisi II DPRD Maluku  kepada rakyat terutama kepada masyarakat Taniwel Raya, di Kantor DPRD Provinsi Maluku.

“Kami datang kesini melakukan aksi unjuk rasa  untuk kembali menyalurkan aspirasi dari rakyat kepada DPRD Provinsi Maluku  tambang marmer di Taniwel Raya,” teriak mereka.

Aksi demo yang berlangsung tertib ini tiba-tiba berubah anarkis, akibat para pendemo ingin menerobos masuk ke dalam Kantor DPRD Provinsi Maluku tetapi tetap tidak diijinkan masuk oleh petugas kepolisian.

Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury saat menemui para pendemo mengatakan DPRD Maluku adalah lembaga legislatif bukan eksekutif. Keputusan terkait hal ini ada di lembaga eksekutif.

“Tugas dari legislatif adalah memberikan pertimbangan kepada eksekutif dalam rangka mengeksekusi,  jadi kami tidak punya hak untuk mengambil keputusan,” tandas Lucky.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Sauda Thethol kepada massa ANTARA berjanji, pihaknya besok akan turun ke daerah Taniwel untuk meninjau pekerjaan di tambang marmer tersebut.

Upaya menolak rencana pengolahan tambang marmer yang dilakukan ANTARA ini, sebelumnya juga digelar di Kantor Gubernur Maluku, Kamis 8 Oktober 2020 lalu.

Para pendemo  saat itu memaksa masuk ke halaman Kantor Gubenur Maluku hingga merobohkan pintu pagar kantor Gubernur Maluku.

Setelah berhasil merobohkan pintu pagar kantor Gubernur Maluluku, para pendemo yang tampil dengan mengikat kepala dengan kain merah itu, merensek masuk ke halaman kantor Gubernur Maluku.

ANTARA kemudian, ditemui Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno yang ditemani Kadis Lingkungan Hidup serta Kadis Penanaman Modal Provinsi Maluku.

Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dihadapan para pendemo mengatakan pemerintah daerah tetap netral dalam menyelenggarakan semua fungsi kerjanya dan pihaknya akan tetap berpihak kepada rakyat sesuai dengan konsekuensi aturan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dan mewakili Gubernur Murad Ismail  saya menerima tuntutan yang disampaikan. Tuntutan ini akan kita pelajari sesuai aturan yang berlaku,” tandas Orno (BB-YP)