Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) M. Umar Gazam meminta agar Pejabat Bupati Kabupaten SBT dan jajarannya dapat mengusut tuntas pelanggran yang dilakukan oknum ASN atas terbitnya SK lima penjabat kepala desa.
Sekretaris Komisi C DPRD Seram Bagian Timur (SBT) Fadli Salim Elbetan mengakui banyak sekolah di Kabupaten SBT masih mengalami kekurangan tenaga guru mata pelajaran. Kekuarangan ini, berakibat pada tidakmaksimalnya proses belajar mengajar di sejumlah sekolah.
Aliansi Peduli Masyarakat (Tabaus Tata Nusi), mendesak Pemerintah dalam hal ini Bupati Seram Bagian Timur, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan DPRD setempat, segera menindaklanjuti 8 tuntutan atau pernyataan sikap mereka terkait kelistrikan
Sejumlah karyawan lokal asal Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ini dikenai kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa alasan yang jelas, sehingga menuai perhatian publik setempat.
Tidak terurusnya Kapal Motor Penyebrangan (KMP) Bobot Masiwang merupakan bagian dari paket kegagalan pemerintahan yang dinakodai Mukti Keliobas – Fachri Husni Alkatiri (MUFAKAT).