Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah menetapkan Kepala SD Negeri 23 Maluku Tengah berinisial S.A.T.,sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama empat tahun anggaran (2020-2024).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Cabang Maluku Tengah (Malteng) di Wahai berhasil mengungkapkan dugaan korupsi pengelolaan dana pembangunan dam parit, Desa Sariputih pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Malteng tahun anggaran 2021.
Kasus korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) kembali menyeret nama baru yang ditetapkan sebagai tersangka.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah resmi menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Tengah Askam Tuasikal sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana BOS Tahun 2020 -2022, Kabupaten Maluku Tengah.
Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah (Malteng) mulai mendalami dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021 dan 2022 di Kabupaten Maluku Tengah.
Pelaku dugaan rudapaksa [pencabulan] Daniel Joseph dituntut Jaksa Penuntut Umum [JPU] Kejaksaan Negeri [Kejari] Maluku Tengah [Malteng] dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) penyelesaian salah satu perkara pidana dengan menempuh mekanisme Restorative Justice [Upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban].
Seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Maluku menjadi role model bagi jajarannya masing-masing untuk mewujudkan ZI WBK WBBM.
Seluruh rangkaian penyidikan sudah selesai. Kini menunggu laporan audit BPKP saja. Jika sudah selesai, kami limpahkan (berkas perkara) tersangka ke Penuntut Umum atau tahap I, untuk diteliti terkait kelengkapannya
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Maluku Tengah Juli Isnur, SH menegaskan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah (Malteng) yang dipimpinnya siap mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang kini dijalankan Pemerintah Pusat.