21.939 Penyelenggara Negara Termasuk 33 Kepala Daerah Belum Sampaikan LHKPN
Bila hingga batas waktu kelengkapan tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan penyelenggara negara dianggap tidak menyampaikan LHKPN.
Bila hingga batas waktu kelengkapan tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan penyelenggara negara dianggap tidak menyampaikan LHKPN.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Maluku.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan lembaga yang dipimpinnya akan memprogramkan upaya penertiban aset yang dimiliki Badan Usaha Milik Nagara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Muhammadiyah Student Associatiaton) Maluku, menggelar aksi unjuk rasa mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerangi Korupsi di Maluku. Aksi ini berlangsung, di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (24/9/2020).
Berdasarkan laporan yang diterima JAGA Bansos per 7 Agustus 2020, KPK menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos. Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 369 keluhan.
Kasus yang menyeret sejumlah politisi di Senayan dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, kini terus dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pesan ini disampaikan Alexander Marwata pada kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kerjasama Program Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang yang berlangsung di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Rabu (23/10/2019).
Kegiatan ini digelar sebagai tindaklanjut dalam upaya mendorong Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah di sejumlah Pemda termasuk di Pemprov Maluku. Sasarannya sebagai fokus pencegahan korupsi.
BERITABETA.COM, Ambon – Gelombang penolakan dan protes atas disahkannya perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK, terus mengalir. Pengesahan revisi UU KPK yang dilakukan Pemerintah dan DPR pada Selasa (17/9/2019) lalu dinilai telah membunuh peran KPK. Untuk itu Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) […]