“Memang gratifikasi itu tak lepas dari godaan mitra kerja kita. Untuk itu perlu kita bangun kesadaran masyarakat bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara sudah dibayar oleh negara berdasarkan pajak yang dipungut rakyat,” ungkapnya.
Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Salah satunya melalui pendekatan seni.
Jika ditarik data lebih jauh atau sejak 2004 hingga kini, KPK telah menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku usaha sebanyak 356 orang, dari total 1.333 pelaku.
Jika ada kepala daerah yang bermasalah hukum terkait korupsi maka inspektorat ikut bertanggung jawab, karena artinya inspektorat membiarkan kepala daerahnya terjerat korupsi
Delapan area rawan korupsi meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.
Berdasarkan data penanganan perkara yang ditangani KPK pada 2004 hingga Maret 2021 sebanyak 93 dari 1.145 tersangka atau 8,12 persen merupakan jajaran pejabat BUMD.
Tercatat sebanyak 334 pelaku usaha merupakan pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK sepanjang 2004 hingga 31 Maret 2021.
Pendidikan antikorupsi sangat penting untuk diajarkan sejak dini kepada peserta didik khususnya mahasiswa sebagai [kandidat sarjana] yang nantinya terjun ke dunia kerja.
KPK mencatat sebanyak 152 kepala daerah pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK pada 2004 - 31 maret 2021.
KPK hadir di daerah untuk mengawal agar tugas eksekutif dan legislatif berjalan, fungsi checks and balances terwujud. Khususnya, terkait fungsi DPRD dalam hal legislation, budgeting dan controlling