Duka Pemilu 2024, 71 Orang KPPs-PPK dan Linmas Meninggal Dunia
Terdapat 71 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Data tersebut dihimpun sejak 14 Februari hingga 18 Februari 2024 pukul 23.59 WIB.
Terdapat 71 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Data tersebut dihimpun sejak 14 Februari hingga 18 Februari 2024 pukul 23.59 WIB.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) resmi melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan Cek Fakta dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Koalisi Cek Fakta yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO), dan 19 media yang tergabung dalam koalisi menggelar “live fact checking” debat pilpres perdana.
Ketua Komisi Pemilihan Umum [KPU] Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun sangat berharap Pemilihan Umum [Pemilu] serentak 2024 di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] berjalan aman, damai dan lancar.
Sejauh ini, pemerintah bersama Komisi II DPR RI dan penyelenggara Pemilu sudah melakukan rapat konsinyering sebanyak dua kali. Mereka telah menyepakati lima isu yang akan dimuat dalam Perppu.
Tm penyidik ‘mencium’ pembayaran jasa pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh [medical check-up] oleh pihak berkompeten dalam interval waktu empat tahun beruntun atau 2016 hingga 2020 prosesnya ditaburi dengan praktik penyelewengan.
Pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang masih tetap mengacu pada Undang-Undang yang telah digunakan pada Pemilu 2019 yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Bila ada potensi pencatutan nama keanggotaan partai politik, itu diketahui terdata dalam keanggotaan parpol atau tidak semuanya akan terjawab saat verifikasi parpol dilakukan oleh KPU.
Secara umum kode etik bagi penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan, ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat petugas TPS yang ad hoc [sementara].
Dalam peraturan perundangan-undangan menyatakan, tahapan pemilu dilaksanakan minimal 20 bulan sebelum penyelenggaraan [pemilu] itu digelar.