Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends memastikan sebanyak 97 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel [PLTD] yang mengkrak di wilayah Maluku – Maluku Utara akan dituntaskan di tahun 2022 ini.
Anggota DPR RI Dapil Maluku Mercy Chriesty Barends mengaku optimis dengan keberadaan pengusaha pemula di bidang budidaya ikan yang menjalankan usaha di teluk Ambon akan mampu berkembang di masa mendatang.
Anggota DPR RI Dapil Maluku Mercy Chriesty Barends, ST mendesak pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ([BPH Migas] untuk tidak mengurangi atau memangkas kuota penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), terutama minyak tanah di wilayah Maluku tahun 2022.
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Dapil Maluku Mercy Barends kembali menyalurkan paket bantuan berupa beras premium dan ribuan paket sembako kepada warga di tiga Negeri di Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon
Sebanyak empat Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang mangkrak di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) akan difungsikan pada akhir tahun 2021 ini.
Anggota DPR-RI Mercy Chriesty Barends mengungkapkan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku sudah melebihi batas kuota yang ditetapkan.
PT Pertamina (Persero) Cabang Ambon menargetkan peyaluran dan pemasaran gas elpiji ke masyarakat Maluku sudah bisa dilakukan pada November 2021 mendatang.
Kemajuan teknologi di masa globalisasi ini dinilai sangat berpengaruh dalam kehidupan setiap manusia. Salah satu bentuknya adalah laju dan berkembangnya informasi dan transformasi digitalisasi yang tak bisa dibendung.
Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Cristina Barends mempertanyakan perbedaan perlakuan antara 6 platform vaksin merah putih yang ada dengan vaksin Nusantara. Politisi PDI-Perjuangan asal Maluku ini berpendapat, semua pihak harus menempatkan prinsip bahwa dalam ilmu pengetahuan bebas dari semua kepentingan.
Anggota Komisi VII, DPR RI Dapil Maluku Mercy Barends mempertanyakan masalah elektrifikasi di Provinsi Maluku yang sampai saat ini belum tuntas dibangun oleh pemerintah.