Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku membuka pos aduan secara daring untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menggandeng stakeholder di daerah itu untuk terlibat dalam pencegahan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Majelis menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua terhadap Yakob Allupati Demny, selaku Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Rata-rata gugatan PHP yang disampaikan para pemohon, ditolak MK termasuk tiga kabupaten dari Provinsi Maluku yaitu Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya. Namun, itu bukan berarti demokrasi dalam hal ini pelaksanaan pilkada sudah maju. Sebaliknya, masih perlu dibenahi lagi.
Mabes Pori bersama Bawaslu dan Gakkumdu melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di kantor Bawaslu dalam rangka persiapan akhir pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, Kamis (4/12/2020). Rakernas ini ikut Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo bersama beberapa Direktur Bareskrim serta Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.
Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Iqra Buru, menggelar aksi unjuk rasa menuntut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), menyikapi pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diduga melibatkan Bupati Tagop Sudarsono Soulisa
Diduga melakukan pelanggaran pemilihan umum (Pemilu), Bupati Kabupaten Buru Selatan, Tagop Soulisa dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, Safitri Malik Soulisa-Gerson Eliaser Selsily (SMS-GES), dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).