Anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai NasDem Robi Nurlatu meminta Penjabat Bupati dan jajarannya agar dapat melayangkan permintaan maaf kepada masyarakat di Kabupaten Buru atas keterlambatan penyampailan dokumen KUA-PPAS ke DPRD Buru, sehingga terjadi keterlambatan.
Pemerintah Kabupaten Buru dan DPRD tidak bebas lagi membelanjakan Dana Alokasi Umum (DAU), karena ruang gerak daerah telah dibatasi oleh Pempus melalui Kementrian Keuangan.
Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy mengisyarakat akan ada mutasi Aparatur Sipil Negara [ASN] di tubuh birokrasi Pemkab Buru.
DPRD Kabupaten Buru tak dapat memberikan penjelasan secara rinci terkait ditiadakan agenda pembahasan APBD-Perubahan oleh Pemerintah Kabupaten Buru. Sikap bungkam malah ditunjukkan dua Pimpinan Dewan di kabupaten itu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai upaya pembatasan kegiatan pemerintahan, kemasyarakat dan keagamaan dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di kabupaten itu.
Pemerintah Kabupaten Buru, akhirnya mengeluarkan kebijakan menggratiskan biaya rapid test antigen kepada pelajar, mahasiswa dan santri serta warga miskin di Kabupaten Buru yang akan melakukan perjalanan dari Ibukota Namlea menuju Ambon dan kota lainnya di Indonesia.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru menyerahkan uang pengganti tindak pidana korupsi sebesar Rp.2,216 miliar dari terpidana Drs Ahmad Assagaf, Mantan Sekda Buru, ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buru.
sidang dengan agenda vonis saat itu, terdakwa/terpidana Ahamad Assagaff blak-blakan menyebut Bupati Ramly Umasugi dan Wakil Bupati Buru, Amos Besan turut menrima uang yang bersumber dari keuangan daerah kabupaten Buru tahun anggaran 2016-2018.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan senilai Rp. 11 milyar lebih tahun anggaran 2020 telah dicairkan 100 persen oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru. Namun, sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek dengan sumber DAK itu tidak dibayar lunas, bahkan ada yang belum sama sekali menerima pembayaran.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru menyatakan kesiapannya akan melaksanakan program vaksinasi Covid-19 yang telah dijawadwalkan dengan mengawali aplikasinya kepada sebanyak 1.163 orang tenaga kesehatan.