Pemkab Malteng Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga di Lima Negeri Pulau Haruku
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menyalurkan sejumlah paket bantuan sosial kepada masyarakat di lima negeri yang tersebar di Kecamatan Pulau Haruku.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menyalurkan sejumlah paket bantuan sosial kepada masyarakat di lima negeri yang tersebar di Kecamatan Pulau Haruku.
Sepekan lebih memimpin Kabupaten Maluku Tengah [Malteng] Penjabat [Pj] Bupati Malteng, Muhamat Marasabessy mulakukan gerbaran dengan meluncurkan program baru kepada Aparatur Sipil Negara [ASN] di lingkup Pemkab Malteng.
Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Maluku Tengah [Malteng] dinilai lamban dalam menyelesaikan berbagai kemungkinan timbulnya persoalan [kontingensi] yang memicu konflik di wialyah Maluku Tengah.
Masyarakat Banda Besar, Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah mengaku kecewa dengan sikap DPRD Maluku Tengah (Malteng) yang hinggi kini belum juga membahas Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) terkait pemekaran Kecamatan Banda Besar.
Sepuluh negeri di Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menerima bantuan tambahan pagu Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malteng sebesesar Rp. 161,695,000.
Ketiga wakil parpol ini juga menyetujui LPJ disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Namun, fraksi ini juga menyampaikan beberapa catatan koreksi yang dinilai penting dan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malteng.
Dalam rangka pencegahan virus dan kematian akibat Covid-19 di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Pemerintah Kabupaten Malteng melakukan vaksinasi massal dengan menyasar sebanyak 1.000 lebih Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkup Pemkab Malteng.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menyatakan dukungannya atas rencana pengembangan Bandara Amahai untuk melayani penerbangan komersial dari dan ke Kabupaten Malteng.
dasar acuan pelaksanaan Forum Gabungan OPD Kabupaten Maluku Tengah adalah UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Gubernur Maluku Murad Ismail meminta jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemkot) se - Maluku untuk terus mengembangkan dan meningkatkan investasi pada bidang penanaman modal, mendorong para investor untuk menanamkan modal.