Tiga tahun berlalu, sebagian warga Kabupaten Maluku Tengah yang juga terdampak gempa bumi M6,5 26 September 2019, sampai saat ini, Kamis 17 November 2022, belum menerima bantuan dana dari pemerintah untuk memperbaiki atau rehab rumah mereka.
Seluruh masyarakat di Provinsi Seribu Pulau itu harus berkaca pada peristiwa kelam yakni konflik horizontal 1999 silam.
Pemerintah melalui PT PLN (Persero) terus berupaya untuk mengaliri seluruh pelosok Indonesia termasuk desa-desa terpencil khususnya di Kabupaten Buru dan Buru Selatan (Bursel), Provinsi Maluku.
Proses penyidikan tengah bergulir di Kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (DPRD SBB), turut mendukung sekaligus memantau jalannya proses hukum yang sementara dilakukan oleh Korps Adhyaksa Maluku.
Asisten Tindak Pidana Khusus atau Aspidsus Kejati Maluku Triono Rahyudi melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Wahyudi Kareba mengaku, kasus dugaan tipikor proyek pembangunan jalan sepanjang 24 kilimeter itu telah ditingkatkan ke penyidikan.
Kapal Motor (KM) Eno Karang dilaporkan terbakar di sekitar Pulau Tabarfena, Aru Selatan, Maluku, Jumat (30/9/2020) sekitar pukul 12:00 WIT.
Even yang disponsori oleh Barisan Ahmad Voth alias Bravo, PT Permata Hitam, New Nongky dan BNI Cabang Bula ini berlangsung di halaman Pandopo Wakil Ketua II DPRD Kabupaten SBT.
Langkah Penjabat Bupati Malteng untuk menyelesaikan perseteruan warga tiga negeri tersebut mendapat apresiasi serta dukungan dari Pemuda Negeri Kailolo melalui Kepala Pemuda Abdul Kadir Marasabessy.
Diduga, proyek yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2019 itu oknum tertentu telah bertindak menyimpang. Akibatnya negara mengalami kerugian keuangan mencapai ratusan juta rupiah.
Pertahanan militer secanggih apapun yang mau dibangun Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo tidak akan mampu membendung ancaman dari luar, kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan kesejaheteraan di kawasan timur.