BERITABETA.COM, Jakarta – Pemerintah akan menekan Indeks Kerawanan Pemilu di Papua pada 2019. Kasus penembakan terhadap sejumlah pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua pada 2 Desember 2018, menjadi rujukan untuk mencegah konflik dalam Pemilu Serentak 2019.

Namun, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Hermawan Sulistyo mengusulkan agar pemilu, baik legislatif maupun presiden, di Papua ditunda. Sebab, kondisi di wilayah itu tidak aman.

“Kalau menurut saya tunda saja khusus di Papua, sangat tidak kondusif. Saran saya tunda, untuk apa sih orang sudah jelas peta di kursi DPR,” ujar Hermawan di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Menurut dia, pemilu di Papua dapat ditunda setahun atau dua tahun sembari melihat kondisi keamanan di daerah paling timur Tanah Air itu. Setelah kondusif, kata Hermawan, pemilu baru digelar di Papua untuk pemilihan umum anggota legislatif. Untuk sementara, perwakilan masyarakat Papua di Senayan dapat dibuat status quo.

Untuk Pilpres 2019, dia menyebut, jumlah penduduk Papua tidak banyak sehingga tidak signifikan memengaruhi total perolehan suara pasangan calon presiden/wakil presiden. “Kalau yang ditunda di Jawa Barat atau Jawa Timur, baru akan terganggu,” katanya.

Ia mengatakan kerawanan terdapat di semua daerah. Akan tetapi, tingkat kerawanan di Papua tinggi. Dengan sedikit pemicu, misalnya, menyebabkan konflik terbuka. “Usahakan ke depan pemicunya tidak ada lagi. Kalau masih ada, polisi bergerak hati-hati di sana,” katanya.

Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (10/12/2018) mengatakan, pemerintah masih memiliki waktu sekitar empat bulan ke depan untuk menekan kerawanan Pemilu di Papua.

Dia optimistis jika Pemilu 2019 di Papua bakal netral dan bisa berlangsung tanpa adanya gangguan keamanan.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan bakal terus bersinergi dalam mencegah kerawanan di Papua. “Kami harapkan pada jelang hari H Pemilu, kerawanan itu sudah netral, sudah bisa kami eliminasi, termasuk Papua,” kata Wiranto.

Sebelumnya, dalam apel kesiapan TNI membantu Polri dalam pengamanan Natal, Tahun Baru 2019, dan Pemilu 2019 di Silang Monas, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa Provinsi Papua masih menjadi salah satu daerah rawan yang diantisipasi mereka dalam perhelatan Pemilu 2019.

Selain itu, di daerah pegunungan Papua masih terdapat kelompok bersenjata yang dapat mengganggu Pemilu Serentak 2019. “Ini menjadi atensi dari Pak Panglima dan saya,” kata Tito.

Penembakan terhadap para pekerja PT Istaka Karya dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dipimpin Egianus Kogoya dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih terus ditangani.

Aparat gabungan TNI-Polri menemukan korban tewas sementara mencapai 18 orang dari peristiwa tersebut, satu orang merupakan anggota TNI sedangkan 17 orang lainnya warga sipil. Sementara itu, 24 orang dinyatakan selamat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan, ada enam warga yang dilaporkan tewas saat tim gabungan TNI-Polri melakukan evakuasi di Yigi, Distrik Yall, Kabupaten Nduga. Keenam orang tersebut diduga anggota KKB.

Menurutnya, terjadi kontak senjata sebelum TNI-Polri berhasil mengevakuasi korban dan mengguasai kawasan Mbua dan Yigi. “Tidak mungkin aparat keamanan dengan semena-mena menembak warga sipil karena mereka ada untuk melindungi masyarakat,” ujar Kamal.

Kamal mengatakan, saat ini tim juga masih mencari empat karyawan PT Istaka Karya yang belum ditemukan dengan menyisir kawasan Yigi dan Gunung Tabo. Keempat karyawan tersebut adalah Rikki Kardo Simanjuntak, Petrus Ramli, M Ali Akbar, dan Hardi Ali. (BB-DIO)