BERITABETA.COM, Jakarta — Anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan [Dapil] Maluku Abdullah Tuasikal mengungkapkan, masyarakat pelaku usaha Perikanan dan Kelautan sangat membutuhkan stimulus dari Pemerintah.

Anggota Komisi IV DPR-RI berujar, hal tersebut perlu agar produktivitas dari pelaku usaha tetap terjaga, sekaligus mengurangi dampak ekonomi akibat kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak [BBM].

"Bantuan berupa sarana penangkapan ikan, terutama bagi nelayan kecil dan tradisional perlu untuk diperbanyak. Selain itu, kegiatan pemberdayaan nelayan seperti fasilitas permodalan, pengembangan usaha melalui penggunaan teknologi dan akses pemasaran perlu ditingkatkan untuk menambah daya saing produk perikanan nasional," ungkap Abdullah Tuasikal dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Politisi Partai Nasional Demokrat [Nasdem] ini menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP] harus meningkatkan program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pada rancangan kerja Tahun 2023.

Mantan Bupati Kabupaten Maluku Tengah [Malteng] dua periode ini juga mengingatkan agar program kerja KKP yang belum maksimal pada 2022 ini bisa dimaksimalkan sekaligus diperbaiki pada 2023 mendatang.

"Kami mengharap KKP berkomitmen terhadap rancangan program kerja. Pengalaman tahun sebelumnya, realisasi program kerja tidak sesuai dengan program kerja yang telah disusun, sehingga memperoleh respon yang kurang baik dari masyarakat," ucapnya.

Ia membeberkan, realisasi bantuan benih dan indukan ikan pada 2022 masih terdapat banyak kendala. Padahal bantuan indukan dan benih ikan merupakan harapan masyarakat pembudidaya ikan dalam menjaga keberlanjutan usahanya.

“Usaha budidaya ikan sistem bioflok ada yang mangkrak karena tidak tersedia benih ikan pasca panen. Semoga menjadi perhatian Menteri KP," bebernya.

Kendati demikian, anggota fraksi Nasdem ini mengapresiasi langkah pemerintah terkait BBM bersubsidi untuk koperasi nelayan, baik dari segi harga maupun ketersediaan.

Menurutnya, upaya yang dilakukan pemerintah ini bisa membantu para nelayan.

"Ini berguna bagi nelayan untuk melakukan usaha penangkapan ikan, sehingga tidak berdampak pada penurunan produksi perikanan dan penurunan nilai tukar nelayan," cetusnya. (*)

Editor : Redaksi