Tim Stasiun PSDKP Ambon saat memeriksa salah satu Unit Pengolahan Perikanan, dan distribusi produk hasil pengolahan perikanan di wilayah Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Tim Stasiun PSDKP Ambon saat memeriksa salah satu Unit Pengolahan Perikanan, dan distribusi produk hasil pengolahan perikanan di wilayah Kota Ambon, Provinsi Maluku.

BERITABETA.COM, Ambon - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon mulai melakukan pengawasan terhadap sejumlah Unit Pengolahan Perikanan (UPI), dan distribusi produk hasil pengolahan perikanan di wilayah Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Kepala Stasiun PSDKP Ambon Abdul Quddus melalui Koordinator Humas Stasiun PSDKP Ambon Taufik Kelibia kepada wartawan di Ambon Selasa (16/03/2021) mengatakan, pengawasan ini melibatkan pengawas perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (KP) Provinsi Maluku yang telah dilakukan pada Senin (15/03/2021).

Hal tersebut sebagai bentuk peningkatan sinergitas antara instansi terkait di sektor kelautan dan perikanan, dalam rangka mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional atau LIN.

Tercatat ada 7 Unit Pengolahan Ikan atau UPI yang menjadi lokasi pengawasan tim Stasiun PSDKP Ambon. Masing-masing, PT. Harta Samudera, CV. Tuna Maluku, PT. Intimas Surya, CV. Dian Samudra, CV. Sumber Harta Laut Mas, PT. Aneka Sumber Tata Bahari, PT. Sumber Laut Utama dan CV. Advani.

Ia menjelaskan, pengawasan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon sudah sering melibatkan instansi terkait lainnya. Bukan hanya dari Dinas Kelautan dan Perikanan, tetapi dari pihak Angkatan Laut dan Polair juga sering dilibatkan, khususnya saat operasi patroli di laut.

“Hal ini merupakan komitmen kami guna meningkatkan sinergitas antar sesama instani pemerintah, yang bertujuan untuk mendukung program-program pemerintah kedepan, termasuk LIN di Maluku," ungkapnya.

Dalam pengawasan ini tim memeriksa kesesuaian seperti identitas pelaku usaha pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran hasil perikanan, dokumen perizinan usaha pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran hasil perikanan.