Hal itu tambah dia, dibutuhkan keseriusan semua pihak untuk mengawasi pengelolaan DD sebagai wujud tanggungjawab mengawal agenda nasional yang menjadikan desa sebagai masa depan bangsa sebagaimana Nawacita Presiden Jokowi, membangun Indonesia dari Pinggiran.

"Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan Rakor dengan baik dan serius, sehingga memahami dan mampu menghasilkan perumusan kebijakan yang dapat mengakselerasi percepatan penggunaan dan pencairan DD, serta akuntabel dalam pengelolaan dan pemanfaatannya," tukasnya.

Sementara itu Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku Ismail Usemahu menjelaskan, dalam kegiatan rakor tersebut, dia akan mengadakan tandatangan kesepakatan, menyangkut percepatan pertanggungjawaban DD di tahun ini dan perencanaan tahun depan.

"Kami berharap, di Januari tahun 2022 DD sudah tersalur ke 1.198 desa di Maluku. Dengan begitu,  perputaran ekonomi pembangunan sudah menggeliat pada Januari hingga Desember tahun depan," ujar Ismail Usemahu.

Untuk diketahui, peserta yang mengikuti Rakor tersebut berjumlah 110 orang, terdiri dari Dinas PMD Maluku 4 orang, Bappeda 1 orang, Tenaga Ahli provinsi Maluku 6 orang, DPMD kabupaten/kota 11 orang.

Sementara itu Bappeda kabupaten/kota 11 orang, BPKAD kabupaten/kota 11 orang, perwakilan Camat 11 orang, para Kepala Desa 11 orang, Tenaga Ahli kabupaten/kota 22 orang, Perwakilan Pendamping Desa 22 orang dan TPP yang tidak sempat hadir sebanyak 523 orang (*)

Pewarta : Febby Sahupala